Kedaulatan Pangan

Lumbung Pangan Itu, Ada ditangan Masyarakat Adat

AWAL tahun 2020, ketika seluruh dunia, termasuk Indonesia dihantam pandemi Covid,  saya mengurung diri di rumah. Mengikuti berita di saluran media, sambil menerka-nerka perjalanan hidup selanjutnya. Negara-negara dilanda kepanikan. Sekelompok orang yang memiliki uang memborong bahan makanan. Saya berdiskusi dengan istri mengenai kondisi ini. Kami menyimpulkan, pilihan terbaik tidak usah dulu berpergian jauh, tetap di rumah. Kami berbelanja pangan secukupnya. Dan saya jadi terkenang perjalanan ke berbagai pelosok di Sulawesi

Masyarakat Adat Bertahan Di Masa Pandemi, Dihajar Kebijakan Omnibus Cilaka

Masyarakat adat memiliki resiliensi di masa pandemi covid-19. Namun, ironisnya, justru di masa pandemi inilah negara menerbitkan kebijakan baru yang dapat melucuti kemandirian Masyarakat Adat. Itulah poin penting yang disampaikan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), saat berbicara dalam acara peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 AMAN, yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (13/1/2020). Menurut Rukka, untuk mengatasi pandemi, AMAN dan Masyarakat Adat menjalani kebijakan lockdown wilayah adat. Kebijakan

Pernyataan Sikap Bahaya Menyandarkan Pangan Nasional Pada Korporasi Pangan

Pernyataan Sikap Bahaya Menyandarkan Pangan Nasional Pada Korporasi Pangan Respon Terhadap Penyelenggaraan Jakarta Food Security Summit Konsorsium Pembaruan Agraria, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jakarta, 10 November 2020 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mengadakan Jakarta Food Security Summit (JFSS) pada 18-19 November 2020. Kegiatan JFSS ke-5 ini mengangkat tema “Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan dan Industri Pengolahan”.

Sekjend KPA: Kedaulatan Wilayah Adat Adalah Solusi Krisis

Jamal Bobero Infokom AMAN Maluku Utara   Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria terkait dengan penggusuran dan perampasan tanah untuk sektor perkebunan, dari satu dekade pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan lima (5) tahun periode pertama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), selalu menempati peringkat pertama sebagai penyebab terjadinya konflik dan krisis agraria yang dialami oleh Masyarakat Adat. Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) Konsorsium Pembaruan Agraria

Sekjend AMAN: Indonesia Sedang Menjagal Dirinya Sendiri Lewat Omnibus Law.

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara   Awal 1 Agustus 2020 lalu, disertai tagar “Menjaga Indonesia”, IDN Times dalam serial webinar mengangkat berbagai problem yang melanda Bangsa Indonesia. IDN Times yang berdiri sejak 2014, meluncurkan #MenjagaIndonesia sebagai rangkaian kampanye sosial untuk memperingati Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. “Sebagai bangsa, kita perlu bersama-sama, membangun solidaritas sosial untuk melawan serangan virus, dan berjuang untuk tetap menjadi Indonesia yang bangsanya majemuk, menjunjung

Sarasehan #1 Rakernas AMAN: Masyarakat Adat adalah Solusi Kedaulatan Pangan

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara Menjelang diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke VI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar serial webinar pertama pada Senin 10 Agustus 2020. Sarasehan ini mengambil topik tentang “Gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat”. Menurut Arifin Saleh, yang menjadi moderator webinar, topik ini dipilih untuk memahami keberagaman pangan yang ada di Masyarakat Adat di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. “Selain itu, diharapkan agar

AMAN dan Kementerian Pertanian Bahas Strategi Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat untuk Indonesia.

Jakarta – Selasa, 14 Juli 2020, Sekretaris Jendral AMAN, Rukka Sombolinggi melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, untuk menyampaikan tentang strategi kedaulatan pangan dan ekonomi Masyarakat Adat. Dalam pertemuan ini, turut hadir juga Deputi IV Sekjen AMAN, Mina Setra, Abdi Akbar, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, dan empat Dirjen Kementerian Pertanian. Dalam pemaparannya di hadapan Menteri Pertanian, Rukka Sombolinggi menjelaskan bahwa AMAN mengapresiasi langkah Menteri Pertanian