RUU Masyarakat Adat

Muswil III AMAN NTB: AMAN Tolak Perampasan Hak Masyarakat Adat, Bukan Anti Investasi

Lombok, www.aman.or.id – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Kompleks Pondok Pesantren Tarbiyatul Ummah, Karang Bedil, Mataram, NTB selama tiga hari (13-15/12/2019). baca juga: Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat Isu-isu Hak Masyarakat Adat Kegiatan tersebut diawali dengan Dialog Publik untuk mendorong Percepatan pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di NTB. Menurut Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen AMAN,

Menakar Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf: Investasi Tanpa Kepastian Hukum

Malang (29/11/2019), www.aman.or.id – Transisi politik telah berlangsung. Untuk kedua kalinya setelah melewati proses politik yang panjang, Presiden Joko Widodo kembali mengemban amanat rakyat untuk mengomandoi tampuk pimpinan negara. Komitmen politik yang dibangun Presiden Jokowi pada periode pertama adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat). Namun, komitmen itu tersandera oleh dinamika politik yang terjadi dalam tubuh pemerintahannya sendiri. Meski Presiden Jokowi melalui Surat Perintah Presiden (SUPRES) telah memerintahkan

RUU Masyarakat Adat Tak Disahkan, Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Adat Terus Terjadi

Jember (20/11/2019), www.aman.or.id – Hingga kini masih terdapat banyak pelanggaran terhadap hak asasi Masyarakat Adat dalam berbagai bentuk, salah satunya tidak dapat mengikuti Pemilu maupun Pilkada karena keberadaan mereka belum diakui dan terdata secara administrasi negara. Karena itu kehadiran UU tentang Masyarakat Adat sangat penting untuk menjamin hak asasi mereka. Deputi II Sekjen AMAN, Erasmus Cahyadi mengatakan, saat ini ada 18 sampai 20 juta Masyarakat Adat di seluruh Nusantara yang

Rakom Mengudara, Kampanye RUU Masyarakat Adat Bergaung hingga Komunitas

Bogor, www.aman.or.id – Direktorat Informasi dan Komunikasi (Infokom) AMAN menggelar Konsolidasi Radio Komunitas, di Hotel Amaris, Bogor 13-15 November 2019. Sebanyak 30 peserta adalah pengelola 15 radio komunitas (rakom) AMAN yang tersebar mulai dari Papua hingga Sumatera. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari seluruh hambatan rakom yang sedang dihadapi dan kaitannya pada regulasi penyiaran, mulai dari soal perizinan sampai sumber daya yang kompeten. Ketua Umum KPI Pusat, Agung

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) TERKAIT PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH PERIODE 2019 - 2024

Jakarta, www.aman.or.id – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengucapkan SELAMAT atas pelantikan Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia untuk masa bhakti 2019 – 2024 yang dilaksanakan pada Hari Minggu, 20 Oktober tahun 2019. Kami mendoakan semoga Bapak Presiden dan Wakil Presiden senantiasa memimpin bangsa dan negara yang besar ini dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD

UU Masyarakat Adat: Payung Utama Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Jogjakarta, www.aman.or.id – Pengetahuan tradisional menjadi kunci dibalik stok karbon yang masih dunia punya. Data riset 2018 mengatakan kalau stok karbon sebanyak 36% dari semua karbon yang ada di dunia berada di wilayah adat. Angka fantastis ini dengan mudah memberitahukan bahwa Masyarakat Adat adalah solusi utama bagi perubahan iklim dan karena itu memperpanjang usia umat manusia di atas bumi. Ternyata rahasianya sederhana dan penjelasannya juga sangat mudah yaitu pengetahuan tradisional.

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil

Jakarta, 1 Oktober 2019 Setiap masa transisi politik merupakan masa paling krusial dalam menentukan terlindungi atau terancamnya hak-hak rakyat. Pengalaman sebelumnya, pada masa injury time (detik-detik akhir), telah melahirkan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang kemudian diubah menjadi UU No. 39 Tahun 2014. UU ini berdampak terhadap ruang hidup rakyat dan lingkungan hidup. Sejak reformasi 1998, sudah menjadi pola yang dilakukan Pemerintah

Human Rights Watch Desak Pemerintah Sahkan RUU Masyarakat Adat

Jakarta, 23 September 2019 – Human Rights Watch (HRW) bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan konferensi pers peluncuran buku berjudul “Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya; Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran HAM di Indonesia” bertempat di Hotel Century Park, Jakarta. Acara peluncuran buku tersebut menghadirkan empat narasumber, diantaranya; Heather Barr (acting co-director, women’s rights division – HRW), Erasmus Cahyadi (Deputi II Sekjen AMAN Urusan Politik), Devi Anggraini (Ketua Umum