#SahkanRUUMasyarakatAdat

Siaran Pers: Mengenai Diskriminasi dan Ancaman Terhadap Masyarakat Adat Tobelo Dalam di Halmahera Tengah, Maluku Utara

Pada tanggal 20 Maret 2021, enam warga sipil dan satu anggota TNI dikabarkan hilang setelah masuk ke dalam belantara hutan Patani Timur, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Setelah berbagai upaya pencarian dilakukan, tiga warga ditemukan tewas dan empat lainnya selamat. Korban selamat mengaku diserang oleh orang tak dikenal saat bersantai di sekitar Sungai Gwonley. Peristiwa tersebut memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, sebagian kalangan menuding peristiwa pembunuhan tersebut adalah ulah dari

Hujan Kritik untuk Draf RUU Masyarakat Adat Versi DPR

Banyak kritik atas substansi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat (MHA) versi DPR yang mengemuka, dalam Webinar Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat (Hukum) Adat sebagai Hak Inisiatif DPR. Kritik datang dari partisipan webinar, usai pemaparan yang disampaikan koordinator pengurus RUU ini, Sulaeman L. Hamzah dalam webinar yang digelar Fraksi Nasdem dan Martin Manurung Centre, Rabu (17/3/2021). Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan beberapa kritik.

Nasdem Minta Dukungan Ekstra Parlementer untuk Sahkan RUU Masyarakat Adat

Martin Manurung, Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), mengatakan  tekanan publik sangat diperlukan agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat segera terwujud. Ia menyampaikan itu, dalam webinar Menyongsong Pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat (Hukum) Adat sebagai Hak Inisiatif DPR, yang digelar Fraksi Nasdem dan Martin Manurung Centre, Rabu sore (17/3/2021). “Di sinilah kita harus menyadari. Selain gerakan yang kami lakukan di dalam parlemen atau intra parlementer, perlu juga dukungan dan penguatan

Perayaan HKMAN 2021 & 22 Tahun AMAN: Tetap Tangguh Di Tengah Krisis

Perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) dan 22 Tahun AMAN, dilakukan dengan sederhana, namun reflektif dan menebarkan optimisme, pada Rabu (17/3/2021). Dimulai dengan upacara sederhana diikuti oleh Pengurus Besar AMAN, pengurus wilayah, pengurus daerah, komunitas adat se-Nusantara dan para undangan secara daring, dengan inti acara mendengarkan pidato politik Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi. Dalam pidatonya, Rukka merefleksikan situasi banyak masyarakat adat, di tengah pandemi justru harus menghadapi perampasan wilayah adat

Pidato Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Perayaan HKMAN 2021 & 22 Tahun AMAN

Pidato Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) 2021 & 22 Tahun AMAN “Tetap Tangguh di Tengah Krisis”  17 Maret 2021   Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Salam Sejahtera Manasu mo raka? Horas! Tabea! Ahoy! Sampurasun! Ho Tu! Adil Ka Talino, Bacuramin Ka Saruga Basengat Ka Jubata. Salam Nusantara! Hidup Masyarakat Adat! Masyarakat Adat Bangkit Bersatu! Berdaulat Bangkit Bersatu! Mandiri Bangkit

Perayaan HKMAN & 22 Tahun AMAN - 17 Maret 2021

Tahun ini kita merayakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) dan 22 AMAN (17 Maret 1999 – 2021). Perayaan tahun ini mengambil tema: “Tetap Tangguh Di Tengah Krisis”, tema tersebut dipilih untuk menegaskan bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan adalah benar dan baik. Pandemi memberikan berbagai jawaban sekaligus memberikan petunjuk arah ke masa depan yang lebih baik, sebuah kehidupan baru dimana kita harus hidup terus menjaga ibu bumi dan adil dengan sesama

Ini Argumen Anggota DPR RI Yang Mendukung UU Masyarakat Adat

Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR-RI tampil sebagai keynote speaker dalam webinar webinar bertema Urgensi UU Masyarakat Adat dalam Perspektif Ekonomi dan Pembangunan, yang dihelat AMAN dan IPC (Indonesian Parliamentary Centre), Kamis (25/2/2021) sore. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan dukungannya untuk pengesahan UU Masyarakat Adat. “Saya sangat mendukung pengesahan Undang-undang Masyarakat Adat. Ini menjadi keniscayaan yang harus segera dilakukan,” kata Muhaimin. Dalam pidatonya, Muhaimin percaya, Masyarakat Adat bisa