#SahkanRUUMasyarakatAdat

Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Adat Masih Setengah Hati

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara   Masyarakat Adat di Nusantara hingga kini masih terus berjuang merebut hak konstitusionalnya selaku warga bangsa. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa selama ini, Masyarakat Adat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kriminalisasi, instimidasi bahkan terancam kehilangan nyawa. Ironisnya, produk-produk budaya milik Masyarakat Adat sering menjadi dagangan politik di Indonesia. Semisal penggunaan tenun dengan motif dari Masyarakat Adat Mollo di Kabupaten Timor Tengah

Sekjend KPA: Kedaulatan Wilayah Adat Adalah Solusi Krisis

Jamal Bobero Infokom AMAN Maluku Utara   Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria terkait dengan penggusuran dan perampasan tanah untuk sektor perkebunan, dari satu dekade pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan lima (5) tahun periode pertama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), selalu menempati peringkat pertama sebagai penyebab terjadinya konflik dan krisis agraria yang dialami oleh Masyarakat Adat. Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) Konsorsium Pembaruan Agraria

Hentikan Kekerasan Terhadap Komunitas Masyarakat Adat Besipae di Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

Momen perayaan 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Presiden Joko Widodo tampil mengenakan dua busana adat dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu busana yang digunakan, bermotif Nunkolo, yang berasal dari Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di kabupaten ini, terdapat tiga kelompok besar Masyarakat Adat: Mollo, Amanatun dan Amanuban. Sayangnya, penggunaan busana adat di acara-acara kenegaraan ternyata berbanding terbalik dengan kebijakan terhadap Masyarakat Adat. Sehari setelah pesta perayaan kemerdekaan, tepatnya pada Selasa

Nicholas Saputra: Kita Harus Belajar Cara Menjaga Alam Pada Masyarakat Adat.

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara   “Kita seharusnya belajar lebih banyak dari Masyarakat Adat soal bagaimana menjaga alam, lingkungan, sosial dan cara menjaga warisan budaya turun temurun,” kata aktor film Nicholas Saputra, Hal ini disampaikan Nico, sapaan akrabnya saat hadir menjadi salah satu pembicara di diskusi #MenjagaIndonesia yang diselenggarakan oleh IDN Times. Dalam diskusi tersebut, hadir juga Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dewi Kanti, Ketua

Sekjend AMAN: Pemulihan Hak Masyarakat Adat Mesti Dimulai dengan Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara Menurut data Sawit Watch, di tahun 2019 terdapat 1.054 kasus tanah di dalam perkebunan monokultur sawit di Indonesia. Total kasus ini termasuk persoalan izin Hak Guna Usaha (HGU). Semuanya dianggap sebagai dampak dari adanya konversi lahan perkebunan sawit di wilayah Masyarakat Adat. Hal tersebut terungkap dalam diskusi “Tandan Sawit Interaktif Volume 11” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Sawit Watch Indonesia. Sebuah organisasi masyarakat sipil yang

Pidato Sekjend AMAN di HIMAS 2020: Perkuat Ekonomi Gotong Royong dan Sahkan RUU Masyarakat Adat!

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara Covid-19 telah menyebabkan ekonomi di semua negara maju dan berkembang kian merosot dan meneyebabkan dampak krisis yang serius bagi tatanan kehidupan di kota hingga menjalar ke kampung. Dalam situasi ini, Masyarakat Adat di indonesia harus menanggung kondisi ini dengan pelik dan hilangnya harta benda atas perampasan wilayah adat yang terus tanpa henti meski di tengah pandemi. Padahal situasi di masa pandemi seharusnya menjadi catatan

Rukka Sombolinggi: Akar Kekerasan Terbesar Perempuan Adat Terdapat pada Kebijakan Pembangunan

Jamal Bobero Staff Infokom PW AMAN Maluku Utara   Perempuan Adat adalah kelompok yang kelangsungan kehidupannya sangat bergantung pada keadaan lingkungan, pun dapat menjadi penentu keberlanjutan hidup komunitasnya. Jauh dan susah untuk mengakses sumber daya kehidupan, oleh perempuan adat, menjadi masalah serius untuk sebuah komunitas Adat. Melalui Seri Diskusi Masyarakat Adat ke-4 yang diselenggarakan oleh BRWA, Fokker LSM Papua, Econusa Foundation dan WRI Indonesia, masalah Perempuan Adat dikemas dalam webinar