Oleh Obed Kromsian dan Fujianti Nurjannah

Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mensosialisasikan panduan pengawasan internal organisasi ke pengurus daerah dan wilayah agar kerja-kerja untuk Masyarakat Adat lebih baik dan sesuai mekanisme pelaksanaan organisasi.

Kegiatan sosialisasi yang dibarengi dengan monitoring  dan evaluasi ini dilakukan terhadap  115 Pengurus Daerah  dan 21 Pengurus Wilayah AMAN di seluruh Nusantara.

Lasron Sinurat dari Direktorat Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK)  PB AMAN mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat organisasi AMAN dan  Dewan AMAN dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kinerja organisasi. Dikatakannya, panduan pengawasan dan evaluasi ini disusun berdasarkan usulan dari Dewan AMAN Nasional bekerja sama dengan Direktorat OKK.

“Kita berharap melalui kegiatan ini, pengawasan di internal AMAN berjalan sesuai mekanisme organisasi,” kata Lasron saat memberikan materi dalam kegiatan pelatihan dan  sosialisasi panduan pengawasan, monitoring  dan evaluasi  AMAN Daerah Jayapura di  Kampung Hobong Jayapura, Papua pada Selasa,  7 Oktober 2025.

Dorince Mehue dari Dewan AMAN Nasional Region Papua, yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan pelatihan dan sosialisasi panduan pengawasan, monitoring dan evaluasi ini akan digelar di tujuh region guna mendiskusikan penataan organisasi di tingkat daerah dan wilayah.

Khusus untuk region Papua, sebutnya, pelatihan dilaksanakan di komunitas Masyarakat Adat Buyaka dengan tujuan mensosialisasikan gerakan AMAN dalam mengawal dan memperjuangkan hak Masyarakat Adat di Papua. Dorince menambahkan pelatihan ini diberikan kepada Pengurus Daerah untuk mencapai keseragaman pengawasan terhadap kerja Pengurus Daerah dan Wilayah.

"Pelatihan ini  juga mengevaluasi pendampingan Masyarakat Adat dan manajemen internal organisasi guna memastikan organisasi berjalan baik dengan dukungan OKK dan Dewan AMAN Nasional,” terangnya. 

Ketua Dewan AMAN Daerah Jayapura Amos Sumelena menjelaskan pelatihan dan sosialisasi panduan pengawasan, monitoring dan evaluasi AMAN di Jayapura ini untuk mengevaluasi kerja-kerja organisasi yang terstruktur dan terkontrol.  Dikatakannya, proses pengawasan dan evaluasi ini belum pernah dilakukan di Jayapura selama hampir empat hingga lima tahun terakhir ini.  

Menurutnya, hal ini sangat krusial untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan serta pengurus.

“Amanat Kongres mengharuskan AMAN mengambil langkah strategis untuk memperjuangkan, melindungi, dan menginisiasi gerakan Masyarakat Adat di Papua,” ungkapnya.

Ketua Pelaksana Harian AMAN  Jayapura Benhur Wally mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan PB AMAN ini.  Menurutnya, kegiatan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk Pengurus Harian AMAN Jayapura merefleksikan kembali tugas-tugas organisasi dan mewujudkan kerja-kerja yang terkontrol melalui program-program yang  akan dikerjakan  di komunitas nanti.

Sosialisasi Panduan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi AMAN Jayapura, Papua. Dokumentasi AMAN

Monitoring dan Evaluasi di Simahiyang

Secara terpisah di Jawa Barat, Dewan AMAN Daerah (DAMANDA) Simahiyang, Kabupaten Garut juga melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja Pengurus Daerah  di Kampung Santenwangi, Desa Dangiang, Kecamatan Banjarwangi pada Senin, 4 Oktober 2025.

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan DAMANDA yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

“Kegiatan ini bukan ajang untuk saling memojokkan, namun menjadi sebuah langkah untuk saling memperbaiki demi perkembangan kita bersama ke depannya,” kata Ketua DAMANDA Simahiyang Yayan Hermawan dalam sambutannya di acara monitoring dan evaluasi Pengurus Daerah AMAN Simahiyang.

Disela acara, DAMANDA dan Pengurus Daerah AMAN Simahiyang melakukan diskusi  terkait beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pengurus Daerah disertai dengan opsi pemecahan masalah.

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat di Papua dan Simahiyang