Pemahaman para hakim terhadap hak-hak Masyarakat Adat tidak pernah sampai ke permasalahan substansi. Karena itu, para advokat yang membela kasus-kasus perampasan hak Masyarakat Adat harus menggunakan ruang-ruang sidang untuk mendidik para hakim agar mereka memahami dan membuat keputusan hukum yang adil bagi Masyarakat Adat. Demikian antara lain inti pernyataan yang terungkap dalam sarasehan bertema “Peran Advokat Muda Probono dalam Menangani Kasus Pelanggaran Hak-Hak Masyarakat Adat” yang berlangsung secara daring, Sabtu,

BENGKULU – Badan Pekerja Harian (BPH), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Bengkulu, Deftri mengungkapkan hasil riset yang mereka lakukan perkebunan skala besar perparah ancaman krisis pangan dalam Pandemi Covid-19. “Kami melakukan riset pada sejumlah komunitas Masyarakat Adat di Bengkulu dari sisi penguasaan wilayah adat dan akses terhadap lahan, hasil menunjukkan sejumlah komunitas yang berdampingan dengan perusahaan perkebunan adalah komunitas yang paling rentan terancam krisis pangan bila pandemi Covid-19 berlangsung panjang,”

Hai Sobat Nusantara, di Program Kabar Komunitas AMAN anda akan mendengarkan update terkini terkait kondisi Komunitas Adat di tengah kondisi wabah COVID-19 saat ini. Kali ini kita akan dengarkan laporan dari Junaedi yang berasal dari Komunitas Adat Bumbung, Sembalun, Lombok, Nusa Tengara Barat.

Hai Sobat Nusantara, di Program Kabar Komunitas AMAN anda akan mendengarkan update terkini terkait kondisi Komunitas Adat di tengah kondisi wabah COVID-19 saat ini. Kali ini kita akan dengarkan laporan dari Joko Muhklis yang berasal dari Komunitas Adat Olehsari, Osing, Banyuwangi, Jawa Timur.