Otoritas Adat Papua Minta Presiden Hentikan Program MBG
21 Agustus 2026 Berita Kromsian ObedOleh Kromsian Obed
Otoritas Adat Wauna Depapre di Papua menghentikan seluruh aktivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah adat mereka menyusul tragedi keracunan massal yang menyebabkan 543 orang Masyarakat Adat menjadi korban pada 4 Agustus 2026.
Sikap resmi untuk menghentikan program MBG ini disampaikan langsung oleh pimpinan Otoritas Adat Wauna Depapre baru-baru ini sebagai bentuk kekecewaan Masyarakat Adat terhadap pemerintah.
Ondoafi Septhinus Yarisitou, salah satu pimpinan Otoritas Adat Suku Tepera di Kabupaten Jayapura Papua mengatakan tragedi keracunan massal ini adalah puncak dari kegagalan tata kelola birokrasi pemerintah pusat yang memaksakan program tanpa sensitivitas kearifan lokal dan jaminan keamanan pangan yang memadai.
Menurutnya, insiden ini tidak hanya mendatangkan trauma fisik, melainkan juga memicu kecemasan hebat dan depresi mental di kalangan warga serta para orang tua murid.
"Keracunan massal MBG yang menimpa 543 jiwa ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak siap dan ceroboh. Makanan yang diklaim 'bergizi' justru membawa racun dan penderitaan mendalam bagi Masyarakat Adat. Kami tidak bisa membiarkan nyawa anak-anak adat terus dipertaruhkan atas nama proyek formalitas," tegas Ondoafi Septhinus Yarisitou.
Sebanyak 543 Masyarakat Adat Papua, terdiri anak sekolah, remaja hingga para ibu mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG pada Selasa, 4 Agustus 2026. Para korban harus mendapatkan perawatan medis darurat akibat dugaan paparan zat berbahaya (racun) dalam sajian makanan yang didistribusikan dari luar wilayah adat.
Atas dasar keselamatan jiwa, Otoritas Adat Wauna Depapre mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera menghentikan secara total dan permanen distribusi program MBG di seluruh Tanah Papua.
Masyarakat Adat Wauna Depapre menilai konsep "makan gratis" yang diusung pemerintah pusat sangat janggal dan merendahkan kemandirian warga kampung. Sejak zaman leluhur, alam Wauna Depapre telah menyediakan lumbung pangan alami yang melimpah dan aman—seperti dusun sagu, kebun organik, serta hasil laut segar yang ditangkap secara mandiri tanpa kontaminasi bahan kimia berbahaya.
”MBG hanyalah proyek tergesa-gesa yang "diada-adakan" sekadar untuk memenuhi janji Presiden terpilih Prabowo Subianto,” kata Ondoafi Septhinus.
Menurutnya, program MBG ini gagal total, terutama dalam menjaga higiene dan kebersihan bahan pangan hingga memakan banyak korban, tidak hanya di Papua tapi juga di belahan nusantara. Disebutnya, Masyarakat Adat jauh lebih aman mengandalkan sistem pangan lokal mereka sendiri.
Ondoafi Septhinus mendesak pemerintah pusat untuk merombak total kebijakan MBG ini dan mengalihkan seluruh alokasi anggaran MBG di Papua untuk program pendidikan gratis.
”Masalah utama masyarakat di kampung bukanlah urusan perut—karena alam telah menyediakannya—melainkan keterbatasan akses ekonomi untuk mengenyam pendidikan yang layak,” terangnya.
Ondoafi Septhinus mengatakan mengalihkan dana MBG ke pendidikan gratis jauh lebih baik dan berdampak langsung pada masa depan generasi muda Papua.
Ondoafi Septhinus menyatakan niat awal Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya bertujuan baik. Namun, bencana keracunan yang terjadi di Tanah Papua membuktikan bahwa para Menteri dan birokrasi di bawahnya gagal total menerjemahkan visi Presiden. Fatalnya, program ini dijalankan secara tertutup tanpa melibatkan masyarakat lokal.
Ondoafi Septhinus Yarisitou. Dokumentasi AMAN
Tuntutan Masyarakat Adat Papua
Atas dasar itu, sebutnya, atasnama Otoritas Adat Wauna Depapre mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan permanen program MBG di Papua.
”Program MBG di Tanah Papua harus dihentikan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dan trauma psikologis lanjutan pasca-insiden keracunan massal 4 Agustus 2026,” tandasnya.
Otoritas Adat Wauna juga minta Presiden menindak tegas para pembantunya yang lalai dalam menjamin kelayakan serta keamanan pangan. Selanjutnya, merekonsiliasi anggaran ke pendidikan gratis.
”Mengalihkan seluruh anggaran MBG wilayah Papua untuk menjamin biaya pendidikan anak-anak Papua secara penuh,” ujarnya seraya mewajibkan seluruh program pembangunan pemerintah pusat untuk dikomunikasikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Ondoafi serta Otoritas Adat setempat.
***
Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat di Papua
.jpg)
