Oleh Tim Delegasi AMAN

Delegasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menagih janji pemerintah Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 31) di Antalya, Turkiye 2026.

AMAN mendesak pemerintah Indonesia segera membuktikan komitmennya melalui percepatan pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat atas wilayah adat, termasuk merealisasikan komitmen pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat yang disampaikan pada COP 30 di Belém, Brasil.

Namun hingga pelaksanaan COP 31, pemerintah baru menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat seluas 1.175,3 hektare atau sekitar 0,08 % dari total komitmen 1,4 juta hektare.

“Angka ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar antara komitmen politik pemerintah di forum Internasional dan realisasinya di lapangan,” kata Direktur Perluasan Partisipasi Publik Masyarakat Adat PB AMAN, Abdi Akbar kepada sejumlah media disela kegiatan menghadiri pertemuan COP 31 di Antalya, Turki pada Rabu, 12 November 2026.

Abdi mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Ia menilai Undang-Undang ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Adat beserta hak kolektif atas wilayah adat, kehidupan dan masa depan Masyarakat Adat.

Abdi mengatakan Pemerintah Indonesia juga harus memastikan seluruh kebijakan perubahan iklim, termasuk transisi energi, perdagangan karbon, mitigasi, dan adaptasi, menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

“Tidak boleh ada proyek yang mengatasnamakan solusi iklim, tetapi justru merampas wilayah adat, merusak lingkungan, dan mengkriminalisasi Masyarakat Adat,” tegasnya.

Disebutkan, pemerintah Indonesia harus memastikan Masyarakat Adat mendapatkan akses langsung terhadap pendanaan iklim, termasuk melalui mekanisme pendanaan yang dibangun dan dikelola oleh Masyarakat Adat sendiri. Kemudian, Pemerintah Indonesia juga harus melibatkan Masyarakat Adat secara bermakna dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan iklim nasional, termasuk dalam dokumen komitmen iklim Indonesia atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Menurut Abdi, keberhasilan kebijakan iklim Indonesia tidak cukup hanya diukur dari target penurunan emisi atau besarnya investasi energi hijau, tetapi juga dari sejauh mana negara mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat serta memastikan wilayah adat tetap berada dalam penguasaan dan pengelolaan Masyarakat Adat.

”Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat bukan sekadar pelengkap kebijakan perubahan iklim, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan keadilan iklim dan transisi energi yang benar-benar berkeadilan,” sebut Abdi.

Dalam hal ini, imbuhnya, transisi energi tidak boleh menjadi alasan baru untuk merampas wilayah adat melalui pertambangan mineral kritis, proyek panas bumi, maupun pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Seluruh kebijakan dan proyek tersebut harus menghormati hak Masyarakat Adat, terutama hak atas FPIC.

“Bagi kami, tidak ada transisi yang berkeadilan tanpa pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat,” tegas Abdi.

Tiga orang delegasi AMAN sedang berphoto dengan latarbelakang logo COP 31 di Turki

Kedudukan Setara dalam Mengambil Keputusan

Abdi menjelaskan secara formal, Masyarakat Adat memiliki ruang partisipasi dalam proses United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, termasuk melalui kaukus Masyarakat Adat global, berbagai forum dialog, dan berbagai platform khusus Masyarakat Adat. Namun, harus dibedakan antara kesempatan untuk hadir dan menyampaikan aspirasi dengan keterlibatan yang benar-benar bermakna dalam proses pengambilan keputusan.

Sampai saat ini, kata Abdi, keputusan dalam perundingan iklim global tetap berada di tangan pemerintah. Masyarakat Adat dapat menyampaikan pandangan dan rekomendasi, tetapi belum memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan keputusan yang berdampak langsung terhadap kehidupan dan wilayah adat.

AMAN terus mendesak agar partisipasi Masyarakat Adat tidak berhenti pada ruang konsultasi, tetapi benar-benar mempengaruhi substansi keputusan, termasuk dalam perundingan transisi berkeadilan, pendanaan iklim, adaptasi, serta kehilangan dan kerusakan akibat perubahan iklim. Perempuan adat dan pemuda adat juga harus dilibatkan sebagai bagian dari kepemimpinan Masyarakat Adat dalam proses-proses tersebut.

“Kami, Masyarakat Adat bukan sekadar penerima manfaat program iklim. Kami adalah pemegang hak yang memiliki kewenangan untuk menentukan masa depan wilayah adat dan kehidupan kami sendiri,” ungkap Abdi.

Disebutnya, Masyarakat Adat adalah penjaga bumi. Selama bergenerasi, Masyarakat Adat telah menjaga dan merawat hutan, tanah, wilayah adat, serta keanekaragaman hayati melalui pengetahuan dan sistem pengelolaan adat.

Abdi menerangkan berbagai kajian Internasional, termasuk laporan Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), menunjukkan kontribusi penting Masyarakat Adat dalam menjaga keanekaragaman hayati dunia. Hal ini menegaskan bahwa Masyarakat Adat tidak boleh hanya dilibatkan untuk mendengarkan keputusan yang dibuat oleh pihak lain.

“Kami harus terlibat secara penuh dan bermakna dalam menentukan kebijakan dan aksi iklim yang berdampak terhadap wilayah dan kehidupan kami sendiri,” tutupnya. (apg)

***

Tag : Hak Masyarakat Adat COP 31 Turkiye AMAN Menagih Janji Pemerintah