Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, 13 Mei 2014. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK35), berbagai pihak telah menyatakan keinginan untuk melaksanakan putusan” ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan dalam sambutannya dalam talkshow peringatan satu tahun putusa

Undangan Konferensi Pers Peringatan Satu Tahun Putusan MK No. 35: Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil Mendesak Pemerintah Implementasikan Putusan MK No. 35 Candi Singosari Ballroom lt. 2, Hotel Sahid, Jakarta | Selasa, 13 Mei 2014| 09.30 – 12.00 WIB Kepada Yth. Rekan-Rekan Wartawan Media Ma

Jakarta, 7 Mei 2014. Pada hari Sabtu-Minggu (3-4 Mei) bertempat di Hotel Oria, Jakarta, Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar Rapat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Ketigabelas (RPB AMAN XIII) yang dihadiri oleh Pengurus Besar, organisasi sayap AMAN dan Dewan AMAN Nasi

Jakarta, 7 Mei 2014. Di akhir April lalu (30/4), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar media gathering 'Lunch with Journalist'. Media gathering itu bertujuan untuk membangun silaturahmi atau hubungan baik antara aktivis masyarakat adat dengan kalangan jurnalis. Diharapkan media gathe

AMAN-Bogor, 25 April 2014. Sebanyak 20 perangkat kerja organisasi dari Pengurus Wilayah dan Daerah mengikuti kegiatan Rencana Strategis Nasional Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (Renstra OKK). Perangkat kerja organisasi tersebut adalah berasal dari Biro Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (O

Siaran Pers: Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1566K/PDT/2011 tanggal 28 November 2011, yang menyatakan Goa Temuluang adalah sah hak milik persekutuan hukum adat Bangkalaan Dayak, belum juga memberikan jaminan kepastian bagi pengelolaan Sarang Burung Walet Goa Temuluang di Desa Bangkalaan D

Bogor, 23 April 2014. Ekosistem hutan Kepulauan Aru wajib dilindungi dan dipertahankan. Presiden Republik Indonesia harus memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akan tetap mempertahankan kelestarian ekosistem h