Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, 12 Februari 2013 Catatan kelam masih terus menghantui gerak masyarakat adat saat menegakkan hak-haknya. Juga belum ada-nya pengakuan-perlindungan serius dari pemerintah- pemangku kekuasaan. Beberapa kemajuan kecil yang dicapai dalam sistim kebijakan yang pro terhadap hak-hak masyarakat adat

Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat I. Maklumat: Memperkokoh kebersamaan melalui musyawarah-musyawarah adat sebagai mekanisme keputusan tertinggi dan mengikat bagi seluruh warga masyarakat adat Talang Mamak,

[caption id="attachment_38" align="alignleft" width="288"] Mama Aleta[/caption] MENGENAKAN celana pendek dan jaket abu-abu gombrong, Piter Oematan berdiri tegap di depan rumah adat di Kampung Nausus, Mollo Utara. Pada Senin siang itu dua pekan lalu guyuran hujan lebat b

Open publication - Free publishing - More adat

(Jakarta, 19 September 2012) Saat ini sesi ke-21 Sidang Dewan HAM PBB sedang berlangsung di Jenewa, Swiss. Sangat disesalkan Indonesia memilih untuk tidak mengambil bagian dan memberikan respons pada agenda dialog interaktif bersama Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat adat (UNSR) dan Ketua M

PERINGATAN HARI TANI NASIONAL 2012 Pernyataan Sikap Sekertariat Bersama Perjuangan Rakyat Sul – Sel “Hentikan Monopoli dan Perampasan Tanah,Laksanakan Reforma Agraria Sejati,Bangun Industrialisasi Nasional Dengan Kedaulatan Di Tangan Rakyat” Krisis ekonomi yang terjadi di Negara &n

Hari ini tanggal 12-12-2012, tak kurang dari 800-an orang, yang terbagi dari pemangku-pemangku adat, ketua-ketua kampong, pemuda adat, perempuan adat serta warga masyarakat adat Rakyat Penunggu dari kampong-kampong yang tersebar di Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Sidikalang

25 Nov Bumi Surabaya Hotel, Surabaya, Jawa-Timur. Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menggelar seminar diskusi Komisi II untuk: Advokasi dan Pemberdayaan serta Peningkatan Kapasitas. Dua pembicara yang hadir adalah Ir Hadi Prajoko, SH.MA, Ketua DPD HPK Jawa Timur dan Abdon

RUU PPHMA Hilangkan Diskrimasi Terhadap Masyarakat Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kembali melakukan dialog publik terkait Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang sedang digodok oleh Badan Legislatif DPR. Dialog tersebut berlangsung pada t