Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Negara punya utang pada masyarakat adat. Utang itu adalah berupa regulasi yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Pernyataan itu disampaikan pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Maria Sumardjono, pada dikusi panel virtual peluncuran Catatan Akhir Tahun 2

Masyarakat adat memiliki resiliensi di masa pandemi covid-19. Namun, ironisnya, justru di masa pandemi inilah negara menerbitkan kebijakan baru yang dapat melucuti kemandirian Masyarakat Adat. Itulah poin penting yang disampaikan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusanta

Kabar baik datang dari Toraja Utara, pagi tadi (Selasa, 12 Januari 2021) bertempat di Ruang pola kantor Bupati Toraja Utara, Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si menandatangani Peraturan Bupati Toraja Utara yang menandai pengakuan secara resmi Negara kepada 12 Komunitas Masyarakat Adat yang ada di Toraja Ut

SIARAN PERS PENGURUS WILAYAH BPRPI SERDANG “Stop Pembangunan Tidak Berkeadilan”   Pengurus Wilayah BPRPI Serdang dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang tergabung dalam wadah organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sejak tahun 1953, dengan luas wil

Situasi pandemi menimbulkan berbagai kesulitan dalam bidang usaha. Gerai Nusantara yang bergerak di bidang pemasaran produk-produk Masyarakat Adat di Nusantara mengalami hal yang sama, karena outlet dagang terpaksa tutup. Untuk mengatasi kebuntuan pemasaran itu, Gerai Nusantara menggelar Pasar Rakya

Tahun 2020 ini adalah tahun yang paling suram bagi Masyarakat Adat pasca reformasi. Di tengah pandemi Covid-19, Masyarakat Adat masih mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi. Dan ditengah ketiadaan UU yang melindungi Masyarakat Adat, DPR mensahkam Omnibuslaw atau UU Cipta Lapangan Kerja yang

PPMAN (Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara) melaksanakan pelatihan paralegal terampil secara daring dari dari 14 – 18 Desember 2020. Tujuan pelatihan ini untuk mencetak kader-kader paralegal yang siap melakukan penyadartahuan hukum kepada Masyarakat Adat diseluruh Indonesia. Menurut

Sebanyak 104 Kepala Desa dari 14 Kabupaten mengikuti kegiatan konsolidasi dan peningkatan kapasitas Pengurus AMAN serta Pemerintah Desa yang berada di Wilayah Adat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka membangun pemahaman bersama antara Masyarakat Adat dan Pemerintah Desanya untuk mendorong age

Masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) kembali kecewa atas sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, NTT yang mengabaikan ancaman atas keberlangsungan kehidupan mereka. Sikap Pemda tersebut terungkap jelas dalam pertemuan antara w