Oleh Muhamad Ihsan

Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tebo di Jambi mengikuti pelatihan monitoring biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Bogor, Jawa Barat baru-baru ini untuk meningkatkan kapasitas pendokumentasian kekayaan Masyarakat Adat.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) ini menjadi sarana untuk mengetahui dan mendokumentasikan keberadaan sistem hukum adat serta sanksi adat yang masih hidup dan berlaku di suatu komunitas Masyarakat Adat.

Ketua komunitas Masyarakat Adat Muara Sekalo, Haidar menyatakan pelatihan monitoring biodiversitas ini tidak hanya berfokus pada pendataan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mengetahui suatu wilayah komunitas itu masih punya hukum adat atau sanksi adat. Disebutnya, Masyarakat adat itu kaya, tapi tidak punya data.

“Kekayaan Masyarakat Adat tidak hanya terletak pada sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga pada sistem pengetahuan, kelembagaan, hukum, norma, dan praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun,” kata Haidar usai pelatihan.

Namun, akunya, kekayaan tersebut belum terdokumentasi dengan baik. Melalui monitoring dan pendataan yang sistematis, sebut Haidar, Masyarakat Adat dapat memiliki dokumentasi yang lebih kuat mengenai kondisi ekologis sekaligus identitas sosial dan budaya komunitasnya.

"Pengetahuan lokal Masyarakat Adat akan semakin kuat apabila didokumentasikan dan dipadukan dengan metode monitoring yang sistematis," jelasnya.

Kolaborasi Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat

Ketua Pelaksana Harian AMAN Daerah Tebo Dedi Suhendra mengatakan monitoring keanekaragaman hayati tidak cukup hanya dilakukan oleh peneliti atau pemerintah. Masyarakat Adat juga perlu dilibatkan sekaligus ditempatkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam menghasilkan pengetahuan dan menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah adatnya.

Dedi menambahkan Masyarakat Adat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan juga memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan lingkungan dan memahami perubahan yang terjadi di alam, termasuk perubahan lingkungan dan pergerakan satwa liar.

Ia mencontohkan Masyarakat Adat memiliki pengetahuan lokal mengenai jalur pergerakan gajah dan satwa liar lainnya. Pengetahuan tersebut terbentuk melalui pengalaman dan interaksi yang berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga dapat menjadi informasi penting dalam pemantauan biodiversitas.

Menurutnya, dalam konteks ini kolaborasi antara Masyarakat Adat, peneliti, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah diperlukan agar upaya perlindungan keanekaragaman hayati dapat berjalan lebih efektif.

Pada titik ini, penguatan monitoring biodiversitas menjadi relevan dalam upaya menjaga keberlanjutan wilayah adat di Kabupaten Tebo, termasuk menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengancam hutan, habitat satwa liar, dan ruang hidup Masyarakat Adat.

”Melalui kegiatan ini, Masyarakat Adat diharapkan semakin memiliki kemampuan untuk menunjukkan nilai ekologis wilayahnya berdasarkan data dan pengetahuan lokal yang terdokumentasi dengan baik,” ujarnya.

Sebab, perlindungan wilayah adat bukan hanya menyangkut pengakuan hak atas tanah dan ruang hidup, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati, pengetahuan leluhur, serta keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Sejumlah pengurus AMAN Tebo, Jambi sedang melakukan penelitian. Dokumentasi AMAN

Dasar Ilmiah Pengakuan Wilayah Adat

Dedi menyatakan pelatihan yang diikuti pengurus AMAN Tebo ini menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas Masyarakat Adat dalam melakukan pemantauan keanekaragaman hayati secara sistematis, sekaligus mendorong pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar ilmiah untuk memperjuangkan perlindungan dan pengakuan wilayah adat.

Menurutnya, monitoring biodiversitas memiliki arti penting bagi Masyarakat Adat, terutama ketika wilayah adat menghadapi tekanan investasi dan alih fungsi hutan. Pendataan yang terstruktur dapat membantu Masyarakat Adat mendokumentasikan kondisi ekologis wilayahnya, mulai dari keberadaan tumbuhan dan satwa liar hingga perubahan ekosistem dari waktu ke waktu.

Data tersebut dapat diperkuat melalui pencatatan lokasi, dokumentasi foto, koordinat geografis, serta pengetahuan lokal masyarakat adat. Dengan demikian, hasil monitoring dapat menjadi bahan pendukung dalam proses advokasi, penyusunan kebijakan, dan upaya perlindungan wilayah adat.

Dedi berharap pelatihan yang diselenggarakan FWI ini dapat memperkuat kemampuan peserta dalam mengenali, mencatat, dan mendokumentasikan keanekaragaman hayati di wilayah Masyarakat Adat.

”Dengan kata lain, pelatihan tidak berhenti sebagai laporan kegiatan, tetapi dapat dikembangkan menjadi basis data yang bermanfaat bagi pengelolaan lingkungan dan perjuangan hak Masyarakat Adat,” pungkasnya. (apg)

***

Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat di Tebo, Jambi

Writer : Muhamad Ihsan | Tebo, Jambi
Tag : Jambi AMAN Tebo Perkuat Dokumentasi Kekayaan Masyarakat Adat