Tentang AMAN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi kemasyarakatan independen dengan visi untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi semua Masyarakat Adat di Indonesia. AMAN bekerja di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mewakili dan melakukan advokasi untuk isu-isu Masyarakat Adat. Kami beranggotakan 2.332 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta anggota individu. Kami menempati wilayah adat kami secara turun-temurun. Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka sebagai komunitas adat.

BERITA TERBARU

Ian dari Sulsel

21/09/2018 0

www.aman.or.id – Sardi Razak atau yang dikenal dengan Ian merupakan salah satu pemimpin gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Ia salah satu delegasi AMAN yang ikut […]

Perda Dan Surat Keputusan Pemerintah Daerah

Perda dan Peraturan Daerah (Download)

Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta
Perda Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat
Perda Kab.Sorong No.10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi

Perda Provinsi Kalimantan Timur No 13 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Keputusan Bupati Enrekang Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Baringin
Keputusan Bupati Enrekang Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Marena
Keputusan Bupati Enrekang Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Pana
Keputusan Bupati Enrekang Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Orong
Keputusan Bupati Enrekang Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Patongloan
Perda Masyarakat Hukum Adat Kab_ Landak_2018
Perda Kab. Jayapura-No.8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat
Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan MHA Kasepuhan
SK Bupati Sigi ttg PPMHA To Kulawi dan To Kaili
Perda No 16 tahun 2008 ttg Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
Perda No 9 2015 Masyarakat Adat Kajang + Peta.zip
Perda Prov.KaltimNo.1 tahun 2015 tentang Pedoman PPHMA di Kalimantan Timur
Perda Malinau No 10 Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
SK Bupati Kerinci Tentang Hutan Adat Bukit Tinggai
Perda Kab Lebak No 32 Tahun 2001
SK Bupati Kerinci tentang Hutan Adat Bukit Sembahyang
Kep-Bupati-Luwu Utara No 300 Tahun 2004 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Seko
SK Bupati Kerinci Tentang Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan
Keputusan Bupati Halmahera Utara tantang Pengakuan Masyarakat Adat Hibualamo
SK Bupati Kerinci Tentang Tigo Luhah Permenti
Perda Prov Sumbar No 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari

News

Dukungan Presiden Joko Widodo Terhadap Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Buku

donasi gempa per 25 Agustus 2018