Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[caption id="" align="alignleft" width="360"] Junk WTO[/caption] Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) bersama dengan Cordillera Peoples Alliance (CPA), International Organisation for Self-Determination and Equality (IOSDE), dan Asia-Pacific Indigenous Youth Network (API

[caption id="" align="alignleft" width="341"] Temenggung Adat Segaru Ketungau Hilir Kalbar[/caption] Jakarta 14 Desember 2013. Rumah Pengurus Besar Aliansi Masyarakat kedatangan tamu penting dari Ketungau Sintang, Temenggung Wilman bersama 3 orang temannya membawa tumpu

[caption id="" align="alignleft" width="285"] Peringatan Hari HAM[/caption] Kab. Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, 10 Desember 2013 - Gerakan masyarakat adat se-Nusantara saat ini mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pengakua

[caption id="" align="alignleft" width="320"] Gerakan Politik Masyarakat Adat 2014[/caption] “Suara ril di lapangan seringkali bukan menjadi hasil akhir” Jakarta 15 Desember 2013- Pelaksanaan Pemilu tahun 2014 semakin dekat, semua partai politik bersiap diri

Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tentang Kelembagaan Adat dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertaniaan Pangan Masyarakat Jakarta 14 Desember 2013 – Pada awalnya saya agak khawatir, walaupun thema pokok Perda ini sangat kita butuhkan, tetapi

Muswil II AMAN Sumatera Selatan Musi Banyuasin 11 Desember 2013. Tabuhan rebana dan lantunan nyanyian penyambutan berkumandang ketika Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdon Nababan dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi turun dari mobil memasuki lokasi Muswil II AMAN Sums

[caption id="attachment_2888" align="alignleft" width="300"] Akibat pencemaran limbah perusahaan[/caption] Malifut 10 Des 2013- Sejak PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) beroperasi, masyarakat mulai kehilangan sumber ekonomi mereka. Perusahan yang berada di wilayah tanah ad

Diharapakan PPMAN ikut ambil bagian dalam perubahan paradigma Jakarta, 25 November 2013. Setelah Konferensi Nasional Advokat Masyarakat Adat Se-Nusantara (KNAMAN) ke-I berlangsung di Tanah Luwu Sulawesi Selatan 26 September 2013 lalu, untuk pertama kalinya anggota Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat

Kompleksitas Kebijakan Pemerintah Tentang Kehutanan dan Penerapan Strategi Nasional REDD+ Serta Implikasinya Terhadap Masyarakat Adat Jakarta 26 November 2013. Ketidak harmonisan perundang-undangan dapat terjadi, baik secara horizontal (antar sektor) maupun vertikal (antara pemerintah pusat maupun d