Oleh Infokom PB AMAN

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyatakan Masyarakat Adat dan kelompok masyarakat lain sering sekali disebut  tidak memiliki kapasitas untuk mengelola berbagai skema pendanaan global. Padahal, Masyarakat Adat memiliki kapasitas dalam menjaga bumi.

“Kita selalu dijustifikasi bahwa Masyarakat Adat, petani, nelayan tidak memiliki kapasitas dan kita selalu disandera dengan istilah kapasitas”, kata Rukka.

Rukka pun menyampaikan bahwa kemampuan kapasitas itu hanya dinilai dengan kemampuan menulis di kertas, tidak dilihat dari kapasitas lain seperti menanam dan menjaga pohon, menenun, menjaga sumber mata air, menangkap ikan dengan cara tradisional, dan lainnya yang ada di kampung.

Rukka mengatakan laporan dunia juga menyebut cara untuk keluar dari krisis multidimensi adalah menjaga bumi melalui perlindungan hukum.

Pada Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) di Glasgow, studi menunjukkan bahwa 80 persen bumi masih bertahan karena dijaga oleh Masyarakat Adat, petani, nelayan, kelompok perempuan dan pemuda. Dari situlah komitmen donor muncul untuk meningkatkan pendanaan iklim.

Namun ketika ditelusuri kembali, kata Rukka, ternyata yang masuk ke komunitas hanya sebatas tetes air kran di musim kemarau dari seluruh pendanaan iklim dan hutan.

Menurut Rukka, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor, salah satunya adalah dukungan hanya berhenti di lembaga-lembaga perantara karena mampu membuat proposal dan bisa berbahasa Inggris. Kemudian, sebagian besar pendanaan itu habis untuk perjalanan Internasional, menyelenggarakan seminar, membiayai ahli, dan lainnya.

“Makanya, 93  persen itu tidak masuk di kampung. Dan itu pun, dari  7 persen yang masuk kampung,  hanya 7 persen mengalir ke Asia dan Indonesia,” ungkap Rukka dalam sarasehan  “Pendanaan Langsung untuk Perjuangan Gerakan Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan dan Generasi Muda di Indonesia”  di gedung MPL, Waingapu - Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pada 18 September 2025.

Sarasehan yang dimoderasi oleh Direktur Eksekutif Dana Nusantara Edo Rahman ini merupakan rangkaian dari Pekan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XIV yang berlangsung  sejak 18-24 September 2025.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Sartika menjelaskan Dana Nusantara hadir sebagai konsensus bersama, dan ditempatkan tidak hanya sebagai sumber uang tetapi juga sebagai sistem pendukung terhadap kekuatan dan modal-modal sosial yang sudah ada di tingkat basis.

“Makanya, kenapa Dana Nusantara hanyalah sebuah mekanisme, " terangnya.

Dewi menambahkan Dana Nusantara juga menjadi sebuah jembatan untuk meneguhkan prinsip-prinsip perjuangan yang diusung oleh gerakan Masyarakat Adat, Agraria dan Lingkungan. Dikatakannya, Dana Nusantara juga diharapkan menjadi katalisator di tingkat wilayah, daerah dan kampung untuk memperkuat kolaborasi gerakan yang ada di nasional.

Diluncurkan Tiga Organisasi

Dana Nusantara  resmi diluncurkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Jakarta pada 8 Mei 2023.

Peluncuran Dana Nusantara pertama di Indonesia ini bertujuan untuk memberikan pendanaan langsung kepada Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan, Kelompok Pemuda dengan skema proposal  agar mampu bergerak lebih masif dalam menjaga bumi untuk kelangsungan hidup manusia di masa depan.

Sebelum peluncuran, mekanisme penyaluran Dana Nusantara telah diuji coba sejak Desember tahun 2022 di 30 lokasi berbeda di Indonesia mulai dari Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tengara Timur dan Maluku Utara.

Mudah Diakses

Yustina dari Obor Lestari, salah satu penerima bantuan DaNus menyatakan kelompoknya menjadi pengusul untuk mengakses dan menjadi penerima manfaat dari mekanisme pendanaan langsung DaNus. Yustina bercerita awalnya ia hadir di acara yang diundang oleh Walhi Nasional. Di acara tersebut, Yustina mengaku mendapatkan gambaran informasi serta mengetahui mekanisme pendanaan langsung. Deadline waktu yang dilakukan dari mengakses sampai pada realisasi pendanaan hanya tiga bulan.

“Sangat mudah dan kelompok bisa memahami mekanisme dan aturan di DaNus,” ujarnya sembari menyebut kelompok Obor Lestari mengakses DaNus sebesar Rp 98 juta untuk program yang dijalankan tiga bulan.

***

Tag : Gerakan Masyarakat Adat Dana Nusantara Agraria dan Lingkungan