Oleh Tim Delegasi AMAN

Delegasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) Antalya, Turki mengungkap sejumlah wilayah adat di Nusantara saat ini terancam oleh proyek transisi energi Indonesia, mulai dari geothermal, biofuel, hingga tambang nikel yang diklaim lebih bersih dari energi fosil.

Akibatnya, wilayah adat menghadapi bentuk kolonialisasi baru melalui ekspansi berbagai proyek atas nama Just Energy Transition (JET).

"Alih-alih menghadirkan keadilan bagi Masyarakat Adat dan lingkungan, ekspansi proyek-proyek tersebut  justru memperlihatkan bagaimana agenda transisi energi menjadi wajah baru perampasan wilayah adat, dan pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat," kata Direktur Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan (OKK) dan Komite Persetujuan Dana Nusantara Pengurus Besar AMAN Arifin Saleh Monang saat menjadi narasumber di COP31 Antalya, Turki pada Kamis, 12 November 2026.

Arifin menyebut berbagai kebijakan proyek yang mengatasnamakan transisi energi tersebut juga telah melakukan pengabaian terhadap prinsip-prinsip Free Prior Information and Consent (FPIC). Padahal, FPIC adalah hak fundamental Masyarakat Adat untuk mem-veto (setuju atau tidak) atas agenda pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya.

Arifin menuturkan berdasarkan hasil pengolahan data AMAN, FWI, dan BRWA menunjukkan bahwa perampasan wilayah adat oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit telah mencapai 3.237.460 hektare dengan jumlah 499 izin perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, konsesi pertambangan nikel telah merampas 46.815,93 hektare wilayah adat dengan jumlah 19 izin usaha pertambangan. Selain itu, terdapat pula 35 titik proyek geothermal yang sedang berproses di wilayah adat.

"Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak boleh sekadar menjadi agenda pergantian sumber energi dari fosil ke energi yang diklaim lebih bersih," sebut Arifin di hadapan peserta diskusi bertajuk “Hak Sumber Daya, dan Energi Terbarukan: Jejak Teritorial Transisi Energi”.

Direktur OKK dan Komite Persetujuan Dana Nusantara PB AMAN Arifin Saleh Monang saat menjadi narasumber di COP31 Antalya, Turki pada Kamis, 12 November 2026. Dokumentasi AMAN

Sahkan RUU Masyarakat Adat

Dikatakannya, selama puluhan tahun kebijakan pembangunan Indonesia tidak menjalankan FPIC. Dampaknya telah terjadi 135 kasus perampasan wilayah adat dengan luas 3,8 juta hektar yang hilang dan 162 Komunitas Masyarakat Adat di kriminalisasi. Disebutnya, Masyarakat Adat juga terus menerus menanggung kerusakan lingkungan di wilayah adat dan konflik sosial.

”Kondisi ini seharusnya membuat pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat, bukan mempersiapkan 3 RUU sebagai karpet merah untuk energi transisi yaitu RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU Ketenagalistrikan dan RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan,” ungkapnya.

Menurut Arifin, transisi energi yang dibangun tanpa FPIC akan melanjutkan kebijakan perampasan wilayah adat, pengabaian hak, dan kriminalisasi Masyarakat Adat.

”Ini bukanlah transisi yang adil, melainkan reproduksi kolonialisme dalam wajah baru pembangunan hijau (green colonialism)," pungkasnya. (apg)

***

Tag : Delegasi AMAN di COP31 Turki Wilayah Adat Nusantara Terancam Proyek Transisi Energi RUU Masyarakat Adat