Oleh Tim Infokom AMAN

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan mengawal Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Keadaan Tertentu untuk Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, Transportasi dan Logistik serta Percepatan Pembangunan di Pulau Enggano yang terisolir sejak Maret 2025.

AMAN minta Inpres 12/2025 tersebut bisa cepat dan tepat dilaksanakan agar permasalahan keterisoliran Masyarakat Adat di Pulau Enggano yang sudah berlangsung selama empat bulan bisa segera diatasi oleh negara.

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menyatakan kondisi Masyarakat Adat di Pulau Enggano saat ini sangat memprihatinkan akibat berhentinya aktivitas transportasi laut ke Pulau Enggano. Situasi ini semakin memperburuk kehidupan Masyarakat Adat di Pulau Enggano karena dampaknya sangat nyata terhadap aktivitas perekonomian, kemudian  layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan terganggu dan ketersediaan pangan semakin kian menipis.

Rukka menegaskan dari kondisi ini, pelaksanaan Inpres 12/2025 sangat dinantikan untuk memastikan negara hadir dalam permasalahan yang dihadapi Masyarakat Adat di Pulau Enggano.

"Ada waktu dua bulan bagi negara untuk menjawab semua keluhan Masyarakat Adat yang ada di Pulau Enggano. Ini yang akan kami kawal dan tagih terus," kata Rukka Sombolinggi di Jakarta pada Jumat, 27 Juni 2025.

Rukka menerangkan pelaksanaan Inpres  tersebut kini menjadi tugas Kementerian, Lembaga Pemerintah, dan para Kepala Daerah di Bengkulu. Mereka ini yang akan menyelesaikan permasalahan di Pulau Enggano. Penanganan masalahnya harus mencakup penyediaan layanan dasar bidang sosial, pendidikan dan kesehatan, penyediaan pasokan pangan dan sembako, serta penyediaan bahan bakar minyak untuk seluruh kapal yang akan melayani rute dari dan ke Pulau Enggano.

Selain itu, pemerintah juga harus memfasilitasi pemasaran hasil laut Enggano serta  pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan infrastruktur.

"Untuk melakukan semua itu, Gubernur Bengkulu perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan di daerah, terutama menjamin adanya partisipasi masyarakat,” tegasnya sembari menambahkan AMAN akan terus mengawal implementasi dari Inpres 12/2025.

Presiden : Kita Akan Bantu Pembangunan di Pulau Enggano

Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2025 terkait upaya percepatan pembangunan pulau terluar Indonesia di Pulau Enggano, Bengkulu.

"Tetap semangat rakyat Enggano. Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Pulau Enggano," kata Prabowo usai menandatangani Inpres 12/2025 di Istana Negara Jakarta pada Selasa, 24 Juni 2025.

Penandatanganan Inpres 12/2025 dilakukan setelah Presiden Prabowo melakukan rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ketua Pelaksana Harian AMAN Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah menerbitkan Inpres untuk percepatan pembangunan di Pulau Enggano.

“Doa seluruh Masyarakat Adat di Pulau Enggano akhirnya terjawab," kata Fahmi Arisandi.

Fahmi berharap dengan terbitnya Inpres 12/2025 ini, kondisi 4.000 Masyarakat Adat di Pulau Enggano yang beberapa bulan ini terkesan diabaikan dapat ditanggulangi sehingga situasinya normal kembali.

“Kami percaya itu. Dan kini, kami tinggal menunggu realisasi dari Inpres 12/2025," kata Fahmi.