AMAN Tano Batak Mendorong Percepatan Pembentukan Perda Perlindungan Masyarakat Adat Nias Selatan
16 November 2026 Berita Maruli SimanjuntakOleh Maruli Simanjuntak
Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak mendorong upaya percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.
Upaya tersebut dilakukan melalui seminar Masyarakat Adat bertema “Mendorong Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Nias Selatan” di TBI Baloho pada Kamis, 12 November 2026. Seminar yang diikuti sekitar 50 orang peserta dari perwakilan komunitas Masyarakat Adat, organisasi mahasiswa, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ini menjadi ruang dialog pentingnya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat melalui kebijakan daerah.
Hadir sebagai narasumber dalam seminar ini yaitu Kepala Bagian Hukum yang mewakili Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, akademisi Kosmas Dohu Amazihono, anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Kristian Laia serta Doni Munte dari Biro Advokasi AMAN Wilayah Tano Batak. Salah satu agenda utama yang didorong dalam seminar ini adalah mempercepat pembentukan Perda Masyarakat Adat agar segera masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Nias Selatan.
Doni Munte dalam paparannya mendorong agar pengakuan Masyarakat Adat tidak berhenti pada pernyataan atau pengakuan secara lisan. Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan daerah yang memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak Masyarakat Adat, termasuk hak atas wilayah adat, kelembagaan adat, identitas, tradisi, dan sumber penghidupan yang diwariskan secara turun-temurun.
Untuk itu, sebutnya, proses pembentukan Perda perlu diawali dengan identifikasi dan pendataan komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Nias Selatan. Menurut Doni, identifikasi tersebut penting untuk mengetahui keberadaan komunitas, sejarah asal-usul, kelembagaan adat, hukum adat, serta wilayah adat yang masih dipertahankan dan dikelola secara turun-temurun.
”Hasil identifikasi ini diharapkan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat,” katanya dalam seminar.
Doni menyatakan pembentukan Perda Masyarakat Adat Nias Selatan sangat penting dan mendesak. Hal ini bukan semata-mata didasarkan pada persoalan pelestarian kebudayaan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak konstitusional, penyelesaian persoalan agraria, kepastian hukum atas wilayah adat, serta perlindungan terhadap identitas dan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat di Kabupaten Nias Selatan.

Salah seorang narasumber sedang memaparkan pandangannya dalam seminar Masyarakat Adat di TBI Baloho, Sumatera Utara pada Kamis, 12 November 2026. Dokumentasi AMAN
Pemerintah, DPRD Nias Selatan Mendukung
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyampaikan dukungan terhadap pembentukan Perda Masyarakat Adat. Dukungan tersebut menjadi penting mengingat keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya membutuhkan landasan hukum yang jelas agar dapat diakui dan dilindungi oleh pemerintah daerah.
Dukungan serupa disampaikan perwakilan DPRD Kabupaten Nias Selatan Kristian Laia. Ia mendorong keterlibatan AMAN dalam proses pembahasan dan penyusunan Perda Masyarakat Adat.
“Keterlibatan organisasi Masyarakat Adat dinilai penting agar proses pembentukan regulasi tersebut tidak mengabaikan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi komunitas Masyarakat Adat di Nias Selatan,” ujarnya di seminar.
Akademisi Kosmas Dohu Amazihono juga menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda pembentukan Perda Masyarakat Adat. Sebab, dasar hukum pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat telah tersedia, sementara keberadaan komunitas Masyarakat Adat dengan identitas, kelembagaan, nilai-nilai, serta hukum adatnya masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
Perwakilan komunitas Masyarakat Adat yang mengikuti seminar juga mendorong agar kegiatan ini tidak berhenti sebagai ruang diskusi. Masyarakat Adat berharap ada tindak lanjut berupa langkah konkret, termasuk penguatan konsolidasi komunitas, identifikasi Masyarakat Adat, serta dorongan bersama kepada pemerintah daerah dan DPRD agar Ranperda Masyarakat Adat segera dimasukkan dalam Prolegda dan dilanjutkan hingga disahkan. (apg)
***
Penulis adalah Jurnalis Masyarakat Adat di Tano Batak, Sumatera Utara