AMAN, WALHI dan Komunitas Masyarakat Adat Menolak Kriminalisasi Peladang, Ajukan Intervensi ke Mahkamah Konstitusi
17 November 2026 Berita Tim Infokom AMANOleh Tim Infokom AMAN
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan perwakilan komunitas Masyarakat Adat Dayak Maanyan asal Kalimantan Tengah Mardiana Deren yang tergabung dalam Tim Advokasi Peladang mengajukan permohonan intervensi untuk perkara bernomor 391/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 11 November 2026.
Permohonan diajukan sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian materiil Pasal 69 ayat (2) dan penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 angka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia PB AMAN Muhammad Arman, selaku perwakilan tim advokasi Peladang menjelaskan langkah hukum ini ditempuh untuk merespons gugatan sejumlah pemohon yang meminta MK menghapus ketentuan pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar bagi kearifan lokal.
Menurut Arman, permohonan uji materi tersebut secara prinsip menuding perladangan tradisional oleh Masyarakat Adat sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
"Padahal, bagi Masyarakat Adat berladang dengan cara membakar tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan cara berladang, tetapi juga memiliki hubungan kuat dengan kosmologi alam leluhur dan penciptanya,” kata Arman dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Oleh karenanya, sambung Arman, membuka ladang dengan menggunakan api dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan pengetahuan atau kearifan lokal, serta dilaksanakan dengan proses ritual yang kuat.

Tim advokasi Peladang sedang mengajukan permohonan intervensi di Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 11 November 2026. Dokumentasi AMAN
”AMAN, WALHI dan Mardiana memiliki kepentingan langsung untuk didudukkan sebagai pihak terkait dalam perkara a quo,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan oleh perwakilan tim advokasi lainnya, Teo Reffelsen yang memaparkan tiga alasan krusial di balik pengajuan intervensi ini.
Pertama, gugatan penghapusan pasal peladang tradisional dinilai sebagai bentuk pelecehan terbesar terhadap eksistensi Masyarakat Adat.
Kedua, apabila permohonan pemohon dikabulkan oleh MK, hal itu dikhawatirkan akan menjadi mesin kriminalisasi bagi Masyarakat Adat yang mempraktikkan kearifan lokalnya secara turun-temurun.
Ketiga, penghapusan pasal tersebut akan membunuh pengetahuan tradisional yang selama ini dimiliki dan dijaga oleh Masyarakat Adat.
Selain menyalahi prinsip kearifan lokal, Teo menilai permohonan uji materi itu juga mengabaikan fakta di lapangan mengenai penyebab utama karhutla di Indonesia sepanjang tahun 2026.
"Sepanjang 2026, Walhi mencatat ada 1.298 konsesi korporasi yang kami identifikasi terdapat titik panas, 954 diantaranya Hak Guna Usaha (HGU), 353 lainnya perizinan berusaha pemanfaatan kawasan hutan," ungkap Teo.
Teo menambahkan berlandaskan dampak langsung terhadap nasib peladang tradisional serta data sebaran titik panas di kawasan konsesi korporasi tersebut, tim advokasi peladang menyatakan memiliki kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung untuk terlibat dalam persidangan perkara nomor 391/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi.
***