Oleh Titi Pangestu

Jaringan organisasi  Masyarakat Sipil menggelar konsolidasi untuk membangun mekanisme kerja bersama serta memperkuat gerakan Masyarakat Adat di tanah Papua.  Konsolidasi yang berlangsung  selama tiga hari ini dilaksanakan di Sentani, Jayapura pada  11-13 Desember 2023.

Di hari pertama konsolidasi, peserta diminta untuk berbagi pengalaman dan kendala yang dihadapi selama bekerja untuk isu- isu Masyarakat Adat,  termasuk Isu pembahasan seputar wilayah adat, hukum adat, sistem peradilan adat hingga regulasinya yang diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua.

Sejumlah jaringan organisasi sipil hadir dalam kegiatan konsolidasi ini, diantaranya Dewan Adat Papua (DAP), Belantara Papua – Sorong, Bentara Manokwari, DPMA Knasaimos, DPMA Wondama, Econusa, Forum Kerjasama LSM Papua (FOKER), Greenpeace Papua, Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Jayapura, Jerat Papua, LBH Papua, LMA Malamoi, LMA Warsing, WWF Region Papua, Kaoem Telapak, Walhi Papua.

Konsolidasi organisasi Masyarakat Sipil ini dbuka oleh oleh Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) Region Papua,  Dorince Mehue.

Dalam sambutannya, Dorince menyatakan kegiatan konsolidasi ini bertujuan membangun suatu mekanisme kerja bersama guna penguatan dan pendampingan bagi komunitas adat yang ada di Papua. Dorince juga menambahkan bahwa kegiatan ini untuk menyatukan presepsi dan tujuan semua organisasi sipil yang ada guna untuk pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat Papua.

“Kami melihat banyak sekali wadah yang dibentuk oleh Masyarakat Adat di Papua dan Papua Barat.  Melalui kegiatan konsolidasi ini, kita disini ingin menyatukan pemahaman dan presepsi atas hasil KMAN VI pada bulan Oktober 2022 lalu,” kata Dorince Mehue.

Dorince berharap seluruh perwakilan delegasi  organisasi masyarakat sipil yang hadir dalam acara konsolidasi ini dapat memberikan kontribusi pikiran kepada sesama untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat Papua.

Sambutan oleh Dorince Mehue, Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) Region Papua. Dokumentasi AMAN

Kemudian, konsolidasi ini juga dapat memperkuat keberadaan kita dengan segala hak-haknya sebagai Masyarakat Adat.  Dengan demikian, kata Dorince,  kita dapat merasakan hak yang sama dengan Masyarakat Adat yang ada di tempat lainnya.

“DAMANNAS Region Papua berharap dalam kegiatan ini kiranya para peserta konsolidasi dapat  memberikan pandangan yang sama dan disepakati untuk pemerintah sehingga dapat memberikan dukungan bagi organisasi-organisasi sipil yang ada di Tanah Papua,” paparnya.

Merefleksi apa yang menjadi hal penting dalam isu-isu Masyarakat Adat Papua yang dibahas dalam lalu, ada dua hal yang menjadi fokus dan perlu ditindaklanjuti. Pertama dalam sarasehan yang membahas tentang Manusia, SDA dan Alam serta yang kedua dalam sarasehan tentang keberlanjutan orang Papua. Didalam pleno Masyarakat Adat tentang resolusi, ada satu hal yang menjelaskan bagaimana memikirikan secara serius seluruh agenda Masyarakat Adat yang ada di Papua.

Deputi 1 Sekjen AMAN, Eustobio R Renggi mengatakan tujuan dari konsolidasi ini untuk mKMAN VIenemukan mekanisme kerja satu metode pengorganisasian untuk Masyarakat Adat di Papua.

“Kita berkumpul disini untuk saling memberikan masukan dan harapan untuk menemukan satu metode kerja bersama, membangun mekanisme kerja untuk isu-isu Masyarakat Adat. Dan juga, bagaimana mendukung kerja-kerja organisasi sipil yang ada di Papua,” ungkap Eustobio.

Dikatakannya, berbagai isu yang dibahas dalam konsolidasi ini merupakan mandat organisasi AMAN saat penyelenggaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Jayapura, Papua pada Oktober 2022 lalu. Dimana, dalam penyelenggaran sarasehan khusus terkait isu Masyarakat Adat di Tanah Papua ketika itu membahas agenda bersama Masyarakat Adat yang ada di tanah Papua.

“Agenda itu kita tindaklanjuti hari ini dalam bentuk kegiatan konsolidasi sesama organisasi Masyarakat Sipil yang ada di Papua untuk isu-isu Masyarakat Adat,” imbuhnya.

***

Penulis adalah Direktur Infokom PB AMAN

Tag : Masyarakat Adat KMAN VI Papua