Berita
DPR RI Akan Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Selidiki Pelanggaran TPL di Tano Batak
Oleh Maruli Simanjuntak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang dilakukan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap Masyarakat Adat di Tano Batak, Sumatera Utara. Re

image article
HKMAN dan 21 Tahun AMAN Dihelat di Desa Adat Saga
Saga, Ende, NTT - Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) sekaligus perayaan hari ulang tahun berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang ke 21, yang jatuh setiap tanggal 17 Maret, di selenggarakan di Desa Adat Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Kegiatan ini
image article
Memperkuat Sinergitas Kepala Desa Utusan Masyarakat Adat, AMAN Gelar Konsolidasi
Bonelemo, Luwu (6/3/2020) – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Kepala Desa utusan Masyarakat Adat gelombang pertama. Konsolidasi kali ini diselenggarakan di Desa Bonelemo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ada 40 Kepala Desa yang berasal dari Maluku,
image article
Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU CILAKA): PETAKA Bagi Masyarakat Adat
Pemerintah, melalui Kementerian Perekonomian telah menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR pada 12 Februari 2020 di Gedung DPR RI. Sejak itu gelombang penolakan terhadap RUU CILAKA semakin besar. RUU ini mengancam keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya (wilayah adat, hutan adat dan tan
image article
AMAN Mendesak Partai Golkar Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat
Jakarta - Pengurus Partai Golongan Karya (Golkar) menerima audiensi dan masukan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengenai Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU-Masyarakat Adat). Perwakilan pengurus Partai Golkar menegaskan akan membahas lebih jauh beberapa masukan dan pandangan t
image article
Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Masyarakat Adat tidak menolak investasi. Yang pasti Masyarakat Adat menolak dan akan selalu menolak investasi yang dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak beradab melalui perampasan wilayah-wilayah adat, pengabaian, pemaksaan, intimidasi dan kekerasan. Tentang Catatan Akhir Tahun AMAN 2019.
image article
Pelatihan Fasilitator Pemetaan, Komisi III DPRD Bima Janji Inisiasi Perda tentang Masyarakat Adat
Bima, (22/12/2019), www.aman.or.id - AMAN Daerah Bima menggelar pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif Wilayah Adat di komunitas adat Donggo Ele, Kecamatan Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Pelatihan ini bertujuan untuk mendidik para fasilitator yang punya potensi dibidang pemetaan u
image article
Terpilih Aklamasi, Lalu Prima Kembali Nahkodai AMAN NTB
Lombok, www.aman.or.id - Lalu Prima Wira Putra kembali terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Wilayah Nusa Tenggara Barat untuk periode 2019-2024. Ia kembali dimandatkan Masyarakat Adat se-NTB lewat Muswil III AMAN Wilayah NTB di Karang Bedil, Mataram, Sabtu malam (14/12
image article
Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat Isu Hak-hak Masyarakat Adat
Lombok, www.aman.or.id - Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Kompleks Pondok Pesantren Tarbiatul Ummah, Karang Bedil, Mataram selama tiga hari (13-15 Desember 2019). Acara ini akan
image article
Muswil III Resmi Dibuka, AMAN Diyakini Mampu Kuatkan Kearifan Lokal NTB
Lombok, www.aman.or.id - Muswil III AMAN NTB resmi dibuka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat NTB, H. Muhamad Rum, selaku pejabat yang mewakili Gubernur NTB, Jumat, 13/12/2019. Menurutnya, AMAN merupakan salah satu organisasi yang cukup berperan penting dalam pe