Berita
Massa Aksi Tutup TPL di Polda Sumut: Sorbatua Siallagan Bukan Pelaku Kriminal, Bebaskan!
Oleh Risnan Ambarita Masyarakat Adat Tano Batak dan berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Tutup TPL (Toba Pulp Lestari) mendesak Kapolda Sumatera Utara segera membebaskan tokoh adat Sorbatua Siallagan karena bukan pelaku kriminal. Sorbatua Siallagan merupakan penjaga wari

image article
Mulianya Hutan Kemenyan bagi Orang yang Bijaksana
[caption id="" align="alignleft" width="288"] Plangisasi Putusan MK[/caption] Arga do Haminjon Diangka na Bisuk Mar Roha Sipituhuta 9 Juli 2013. Seiring perkembangan jaman, materi, pekerjaan serta status sosial seseorang saat ini adalah segalanya. Banyak masyarakat yang dulunya adalah anak desa pe
image article
Mengenal dan memahami FPIC
Ternate 13/ 07/ 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara-Maluku Utara, mengadakan diskusi di rumah AMAN pada tanggal 12/07/2013 lalu, bersama KPI dan FoSHal. Diskusi ini dimaksudkan untuk mengenal dan memahami FPIC atau Free, Prior,Informed and Concent. Narasumber diskusi ini adalah Munadi Kilkoda
image article
Isu Hutan Adat Bisa Picu Konflik Sosial
Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya berjanji akan secepatnya berkoordinasi dengan koleganya di kabinet untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait pengakuan hutan adat. “Masalah di lapangan sudah serius,” kata Balthasar ketika menerima pengurus Aliansi Masyarakat Adat N
image article
Masyarakat Adat di Maluku Utara Laksanakan Putusan MK
[caption id="" align="alignleft" width="279"] Plangisasi Masyarakat Adat Sawai[/caption] Banyak wilayah adat di Maluku Utara kini dikepung perusahan tambang. Masyarakat adat semakin kesulitan mengakses hak mereka itu. Sumber – sumber kehidupan terancam hilang dan konflik agraria terus – menerus
image article
Keputusan Sidang MK No. 35 PUU Tentang Kehutanan
[dm]49[/dm] Constitutional Court Ruling 16 May 2013 [dm]58[/dm]
image article
Memperkuat Masyarakat Adat Secara Kolektif
IR DOLVINA DAMUS , KETUA KOMISI I DPRD KABUPATEN MALINAU “Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat akan memperkuat ketahanan masyarakat adat secara kolektif sehingga budaya kebersamaan, kegotongroyongan, persatuan dalam masyarakat adat terus berkembang dan dipertahankan dan tida
image article
Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat
“SEBUAH PENGAKUAN TERHADAP EKSISTENSI DAN HAK MASYARAKAT ADAT” Ditetapkannya Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (Perda Inisiatif DPRD) menjadi tonggak bersejarah bagi keberadaan masyarakat adat khususnya di Kabupaten Malinau. Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masy