Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) “RUU PPHMA Harus Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Adat” Ambon, 10 Februari 2013,- Proses konsultasi publik di daerah-daerah yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan da

Pra Rakernas AMAN III, RAKERNAS AMAN Ke-III 19 s/d 23 Februari di Palangka Raya dan Tumbang Malahoi, Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. tahun 2013.

Jakarta, 12 Februari 2013 Catatan kelam masih terus menghantui gerak masyarakat adat saat menegakkan hak-haknya. Juga belum ada-nya pengakuan-perlindungan serius dari pemerintah- pemangku kekuasaan. Beberapa kemajuan kecil yang dicapai dalam sistim kebijakan yang pro terhadap hak-hak masyarakat ad

Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat I. Maklumat: Memperkokoh kebersamaan melalui musyawarah-musyawarah adat sebagai mekanisme keputusan tertinggi dan mengikat bagi seluruh warga masyarakat adat Talang Mamak, Ber

[caption id="attachment_38" align="alignleft" width="288"] Mama Aleta[/caption] MENGENAKAN celana pendek dan jaket abu-abu gombrong, Piter Oematan berdiri tegap di depan rumah adat di Kampung Nausus, Mollo Utara. Pada Senin siang itu dua pekan lalu guyuran hujan lebat baru reda. Aroma pohon kasuari

[dm]4[/dm]

[dm]36[/dm] [dm]37[/dm] [dm]38[/dm] [dm]39[/dm]

Open publication - Free publishing - More adat

(Jakarta, 19 September 2012) Saat ini sesi ke-21 Sidang Dewan HAM PBB sedang berlangsung di Jenewa, Swiss. Sangat disesalkan Indonesia memilih untuk tidak mengambil bagian dan memberikan respons pada agenda dialog interaktif bersama Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat adat (UNSR) dan Ketua M