Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Muswil Maluku Utara[/caption] Komunitas Masyarakat Adat Maluku Utara berkumpul melaksanakan Musyawarah Wilayah II Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara yang bertempat di desa Balisosang, Kec. Malifut, Halmahera Utar

[caption id="" align="alignleft" width="288"] TOT Ternate[/caption] Ternate, 13 – 17 Mei 2013. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) bersama PB AMAN khususnya Deputi III AMAN, membuat pelatihan Emergency Response (ER) dengan menggunakan acuan melalui buku (“T

Tentena-Sul-Teng, 17 Mei. Musyawarah Adat Sulawesi Tengah didahului dengan pelatihan-pelatihan, antara lain pelatihan Community Organiser dan pelatihan manajemen keuangan yang berlangsung selam 3 hari. Setelah proses pendidikan, pembukaan Muswil AMAN Sul-teng dilakukan tanggal 16 mei 2013 dimulai da

Press release by AMAN and DTE May 17th, 2013 Following yesterday’s landmark ruling on customary forests by Indonesia's Constitutional Court, AMAN and DTE today announced the publication online of the Indonesian edition of their book Forests for the Future. The printed version will be avail

Siaran pers AMAN dan DTE 17 Mei 2013 Menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kemarin yang mengakui keberadaan hutan adat, hari ini AMAN dan DTE mengumumkan penerbitan buku Hutan untuk Masa Depan versi elektronik. Edisi cetak buku ini akan terbit di kemudian hari. Buku ini ditulis

SUARAAGRARIA.com, Jakarta: Besok (16/5) Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan putusan mengenai judicial review UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Akankah Putusan MK berpihak kepada masyarakat adat? Seperti diketahui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengajukan judicial review

Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (16/5). Walau tidak seluruh permohonannya dikabulkan, AMAN menyambut gembira keputusan yan

Ternate, 6 Mei 2013. Banyaknya izin tambang yang dikeluarkan pemerintah Maluku Utara mendapat sorotan keras dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara. Dalam Rilis yang dikirim, AMAN meminta, pemerintah Malut untuk tidak seenaknya memberikan izin tambang di atas wilayah masyaraka

Jakarta, 7 Mei 2013 Nomor: 412/SEKJEN/PB AMAN/V/2013 Perihal: Laporan keberatan atas artikel tentang Suku Polahi di Gorontalo yang dimuat oleh Kompas.com Kepada Yth. Bpk. Bagir Manan, Ketua Dewan Pers Cq. Bpk. Yosef Adi Prasetyo, Ketua Divisi Pengaduan Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih