Oleh Abdi Akbar

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama para pemimpin Masyarakat Adat dunia yang tergabung dalam Global Alliance of Territorial Communities (GATC) mendesak Forest Tenure Funders Group (FTFG) untuk memberikan akses pendanaan iklim langsung untuk Masyarakat Adat.

Desakan ini mencuat dalam dialog hari keempat pertemuan London Climate Action Week (LCAW) pada Rabu, 24 Juni 2026. Dialog strategis lanjutan bersama FTFG ini fokus membedah urgensi pendanaan iklim yang lebih transparan dan inklusif.  Ada tiga poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam dialog kali ini.

Pertama, mengenai mekanisme penyaluran. AMAN dan GATC menelaah bagaimana pendanaan mengalir melalui berbagai struktur lembaga yang ada saat ini.

Kedua, mengevaluasi arti penting peran lembaga perantara dan dampak keberadaan lembaga perantara terhadap efektivitas dana di lapangan.

Ketiga, akses langsung (Direct Access) pendanaan yang ideal bagi Masyarakat Adat tanpa birokrasi yang berbelit.

Para delegasi yang hadir dalam dialog ini meneguhkan prinsip Masyarakat Adat bukanlah objek, melainkan investor sejati, rekan pelaksana (co-implementer), sekaligus aktor kunci dalam menghadirkan solusi nyata bagi keberlangsungan hutan, seluruh keanekaragaman hayati, serta penyelamatan iklim global.

Para delegasi juga menegaskan bahwa tata kelola, pemantauan, hingga proses evaluasi pendanaan iklim wajib dilakukan secara kolaboratif.

Langkah bersama ini dinilai menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pendanaan tersebut benar-benar sampai ke Masyarakat Adat dan memberikan dampak langsung di wilayah adat.

Para peserta London Climate Action Week 2026 photo bersama. Dokumentasi AMAN

Pesan Kritis Untuk Pemerintah Inggris

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi, sekaligus pesan kritis kepada perwakilan Pemerintah Inggris yang turut hadir dalam pertemuan FTFG tersebut. Rukka menyoroti bagaimana pola konsumsi masyarakat di negara-negara maju berdampak langsung pada hilangnya ruang hidup Masyarakat Adat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

Disebutnya, hampir setengah dari produk yang ditemukan di rak-rak supermarket Inggris mengandung minyak sawit, mulai dari cokelat, biskuit, hingga sabun dan pasta gigi.

“Bagi konsumen Inggris, minyak sawit hanyalah bahan lain yang tertera pada label. Namun bagi kami, Masyarakat Adat di Indonesia, itu adalah salah satu pendorong paling nyata dari hancurnya wilayah adat kami," tegas Rukka.

Rukka juga menyinggung rencana regulasi Pemerintah Inggris terkait komoditas yang terkait dengan deforestasi. Menurutnya, aturan tersebut hanya akan efektif jika bertumpu pada dua pilar utama.

Pertama, regulasi tersebut harus secara eksplisit mengakui dan melindungi hak-hak serta wilayah Masyarakat Adat, yang merupakan salah satu benteng paling efektif di dunia melawan deforestasi.

Kedua, regulasi harus mengatasi masalah yang lebih mendalam, yaitu pola konsumsi yang tidak berkelanjutan.

Rukka mengingatkan melonjaknya permintaan global terhadap komoditas seperti minyak sawit terus memicu hilangnya hutan dan kerusakan ekosistem.

"Kita tidak bisa terus berkonsumsi dengan kecepatan seperti ini tanpa mempertaruhkan masa depan hutan, dan pada akhirnya, kehidupan kita semua, baik yang ada di Inggris maupun di Indonesia," pungkasnya.

***

Penulis adalah Direktur Perluasan Partisipasi Publik Masyarakat Adat PB AMAN (Delegasi AMAN di LCAW 2026)

Tag : AMAN dan GATC Desak Akses Pendanaan Iklim Langsung untuk Masyarakat Adat