Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Oleh: Elan Cahayu Mahyuni seorang warga kampung Percut Saentis di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia kini berusia 59 tahun. Diusianya yang sudah tidak muda lagi, Mahyuni masih dengan sepenuh hati dan semangat melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan wilayah adatnya.

Oleh: Nirwan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rongkong di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menggelar kegiatan penyiapan dokumen usulan penetapan Masyarakat Adat Rongkong. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai 15-18 September 2023 di Uri, Desa Pengkendek

Oleh: Rizky Aisyah Sebanyak 16 orang Jurnalis Masyarakat Adat dari lima komunitas adat di Sumatera Utara mengikuti pelatihan jurnalistik yang dilaksanakan oleh Infokom PB AMAN bekerjasama dengan AMAN Sumatera Utara di hotel Jalan Merak, Sei Sikambing Kota Medan. Pelatihan yang berlangsung sela

Oleh Apriadi Gunawan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendesak pemerintah dan investor untuk segera menghentikan tindakan perampasan wilayah adat dan segala bentuk tindak kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Pulau Rempang Batam. AMAN juga mendesak pemerintah untuk membentuk tim

Oleh: Jamal Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mendukung program pemerintah daerah dalam percepatan pengakuan Masyarakat Adat. Selain itu, Masyarakat Adat juga mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk menyelesaikan program tapal batas wilayah adat.

Oleh: Mohamad Hajazi dan Pauzan Azima Sebanyak delapan belas kader muda Aliansia Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dilatih menjadi fasilitator pemetaan partisipatif Wilayah Adat di Komunitas Sabuk Belo, Desa Lenek Daya, Lombok Timur. Pelatihan yang berlangsung selam

Oleh: Della Azzahra dan Apriadi Gunawan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan oleh DPR RI dapat menjadi ancaman yang membahayakan Masyarakat Adat. Rukka juga menyebut KUHP ini ja

Oleh: Dirga Yandri Tandi Negara masih mengabaikan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat yang mengatasnamakan pembangunan. Banyak sekali Program Strategis Pembangunan Nasional yang masuk ke Wilayah Adat tanpa melalui persetujuan Masyarakat Adat. Mulai pembangunan infrastruktur yang merampas tanah adat

Oleh: Nesta Makuba Para tetua adat di Papua menyambut baik hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan dua perusahaan sawit di Bovent Diegol, Papua Selatan. Putusan yang memenangkan Masyarakat Adat Suku Awyu selaku tergugat intervensi dan Menteri Lingungan Hidup