04 Februari 2024
Siaran Pers
Masyarakat Adat di Tahun Politik: Ditengah Hukum Refresif dan Cengkeraman Oligarki
Memburuknya situasi hukum dan kebijakan terkait Masyarakat Adat sepanjang tahun 2023, telah mengakibatkan 2.578.073 ha wilayah adat yang dirampas untuk kepentingan investasi dan bisnis atau pembangunan infras