Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Lebih dari seribu anggota masyarakat adat Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah masih memblokir pintu masuk PT Gemareksa Mekarsari hingga Selasa (19/11) siang. Masyarakat memblokir pintu perusahaan sawit tersebut sejak Senin (18/11). Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyerahkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) kepada DPRD Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Jumat (13/12). Kedua ranperda Kabupaten Malinau itu adalah tentang perlindungan lahan pertanian pangan masyarakat adat dan tentang kelembagaan adat. Penyera

Pemerintah diminta untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA). “Sudah sangat lama masyarakat adat mendesak pemerintah agar ada undang-undang yang khusus mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat,” kata

“Kebijakan pemerintah menempatkan masyarakat adat sebagai objek itu tidak benar,” tegas William Sabandar, Ketua Tim Khusus REDD+ di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam acara Konsultasi Nasional REDD+ di Jakarta, Selasa (26/11). William berpenda

Rilis Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Jambi Tanggapan terhadap Bentrokan antara Suku Anak Dalam dan Aparat Keamanan (Polisi Brimob dan Satpam PT Asiatic Persada) pada 7-12 Desember 2013 Tepat menjelang Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2013, dari tanah leluhur Masyarakat Adat Suku

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan sikap resminya menolak Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-II/2013, Selasa (21/1). P.62 dinilai melanggar Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, mengabaikan reformasi hukum tentang kehutanan, dan merugikan masyarakat adat sehi

Pada 2013 AMAN telah menangani 143 kasus kekerasan terhadap masyarakat adat. Jakarta, 27 Januari 2014 – Konflik disertai kekerasan berupa perampasan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah adat akan terus meningkat pada tahun ini, jika pemerintah tidak serius mengimplementasikan da

Siaran pers, setahun putusan MK 35 Jakarta, 13 Mei 2014 – Setelah setahun dikeluarkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Karena itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusa

Siaran Pers dalam Rangka 3 Tahun Moratorium Hutan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global Jakarta, 21 Mei 2014. Pemimpin baru Indonesia harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelola masyarakat ad