Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Pengurus Daerah AMAN Osing terus mendorong percepatan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat Osing di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kamis, tanggal 11 februari 2021 lalu, PD AMAN Osing menyelanggarakan diskusi publik tentang Urgensi Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak M

Silahkan unduh dokumen Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Provinsi Kalimantan Tengah

Resiliensi Masyarakat Adat Di Tengah Pandemi COVID-19: Agresi Pembangunan & Krisis Hak Asasi Manusia (HAM) Kita telah melewati tahun 2020 dengan berbagai tantangan maha berat. Terpaan badai wabah Covid-19 memaksa seluruh warga dunia untuk mengubah banyak aspek dari kehidupan secara drastis,

Konsep hak kolektif Perempuan Adat dalam kertas kebijakan ini merupakan konsep yang lahir dari suara, pengalaman, dan pengetahuan perempuan-perempuan adat nusantara, yang sebagiannya terdokumentasi dalam dokumen-dokumen Deklarasi Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara, Kongres, catatan lapangan,

Silahkan unduh PERDA Kab. Luwu Utara No.2 Tahun 2020 tentang Masyarakat (Hukum) Adat

Silahkan unduh PERDA Kab. Ketapang No. 8 tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat (Hukum) Adat.

Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) salah satu sayap organisasi AMAN, tahun ini merayakan ulang tahunnya yang ke-9. BPAN yang dideklarasikan pada tanggal 29 Januari 2012, adalah wadah kaderisasi dan peningkatan kapasitas bagi para pemuda-pemudi adat se-Nusantara untuk menampung, memadukan, menyalur

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang sementara ini dibahasakan pemerintah dan DPR sebagai RUU Masyarakat (Hukum) Adat penting untuk segera disahkan. Namun, lebih penting lagi memastikan isi dari RUU itu agar justru tidak membuat Masyarakat Adat sengsara kala ia disahkan sebagai Undang

Oleh Budi Baskoro Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sudah menjadi isu dan janji politik sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga kini penyelesaian RUU itu menjadi undang-undang belum menunujukkan titik terang. Sebenarnya apa yang terjadi?