Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Bawaslu Terima Penyempurnaan DPTHP-2 dengan Catatan Jakarta,www.aman.or.id-Rapat Pleno Terbuka KPU yang dilaksanakan pada hari sabtu (15/12) di Hotel Menara Peninsula Jakarta, menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 190.770.329 jiwa. DPT itu terd

Banyuwangi, ww.aman.or.id-Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Osing Banyuwangi, telah menetapkan program-program untuk dua tahun ke depan dalam Rapat Kerja Daerah pada Minggu (9/12) lalu di Desa Alasmalang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Rapat telah menghasilkan empat

Jakarta, (12/12), www.aman.or.id - Presiden Joko Widodo meluncurkan portal Kebijakan Satu Peta pada acara yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perkenomian, kemarin (11/12) di Jakarta. Kebijakan Satu Peta (one map policy) dirancang dengan tujuan untuk penyelesaian konflik t

Jakarta, (10/12), www.aman.or.id - Menyongsong Pemilu 2019 mendatang, saat ini tercatat ada 156 calon legislatif utusan politik Masyarakat Adat yang akan bertarung merebutkan kursi legislatif dalam pesta rakyat tersebut. Belajar dari pengalaman dua pemilu sebelumnya di 2009 dan 2014, ada

Katowice, (7/12), www.aman.or.id - Negara-negara akhirnya mencapai kesepakatan dari perundingan alot tiga tahun tentang Platform Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat (Local Communities and Indigenous Peoples Platform / LCIP). Platform ini bertujuan untuk menyediakan ruang khusus bagi pert

Jakarta (10/10), www.aman.or.id - Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang Pemerintah Daerah Lamandau Kalimantan Tengah dan PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) untuk menyelesaikan konflik dengan Masyarakat Adat Laman Kinipan yang terjadi sejak tahun 2017, di Bina Graha Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan

Pendahuluan Pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia karena ada proses belajar sebuah perubahan perilaku: dari tidak tahu menjadi tahu. Embrio kesadaran seseorang atau kelompok diawali dari adanya pembelajaran, baik didapatkan dalam pengalaman maupun proses belajar tersistem

Rumah AMAN, 3 September 2014. Ada secercah cahaya di tengah kegelapan perjalanan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat (PPHMA). Secercah harapan itu muncul dari Istana Wakil Presiden Boediono pada 1 September lalu. Pada Senin (1/9) lalu di istana W

Sintang (27/11), www.aman.or.id - Pengajuan tentang pengakuan Masyarakat Adat di komunitas adat Dayak Seberuang ke pemerintah Kabupaten Sintang menjadi prioritas Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Barat dan Pengurus Daerah AMAN Sintang di 2019. Hal ini disampaikan Ketua BPH AMAN Kalbar,