Berita
Sekjen AMAN Minta Pemerintah Daerah Menjaga Masyarakat Adat Baduy
Oleh Dika Setiawan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi meminta Pemerintah Daerah untuk menjaga Masyarakat Adat  Baduy dengan cara membesarkannya dan melindungi  hukum adatnya, mengingat perlindungan terhadap Masyarakat Adat Baduy hingga sa

image article
Menghancurkan Hutan Adat 2 Buldoser PT Runggu Diamankan
Jakarta, 22 Februari 2016 – Masyarakat adat Dubalang Anak Talang, perwakilan masyarakat adat di 15 kebatinan Talang Mamak dan Pemuda Adat serta Pemuda Sembilan Dubalang Anak Talang yang didampingi oleh Ketua BPH AMAN Inhu, Abu Sanar melakukan aksi terhadap PT Runggu, Perusahaan sawit yang kemb
image article
Audensi dengan Dirjen Kebudayaan, AMAN sinergikan rencana kerja.
Jakarta, 12/02/2016 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengadakan audensi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Bertempat di ruang sidang gedung E komplek Dirjen Kebudayaan Jakarta Selatan pada Jumat (12/2/2015). Hadir mewakili AMAN, Sekretaris jenderal AMAN, Abdon Nababan beserta beberepa st
image article
Pelanggaran PILKADA Kab. Malinau Menunggu Jadwal Sidang DKPP
Jakarta, 2/2/ 2016 - Tim Martin Labo-Datu Nasir (TPP MANDAT) dan Kuasa hukum telah menyampaikan perbaikan berkas pengaduan pelanggaran kode etik enyelenggara pemilu di PILKADA Kab. Malinau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat pada hari Senin, 1/2/ 2016 di Jl. MH. Thamrin No. 14 Ment
image article
Menyikapi Penyingkiran RUU Masyarakat Adat Dari PROLEGNAS PRIORITAS 2016
AMAN dan 70 juta Masyarakat Adat di seluruh Indonesia sangat kecewa dan terluka dengan keputusan BALEG DPR RI yang tidak memasukkan RUU Masyarakat Adat dalam daftar Prolegnas Prioritas 2016. Kejadian ini menunjukkan bahwa negara ini, yang diwakili oleh DPR, DPD dan Pemerintah, masih abai dengan aman
image article
Satgas Nasional Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Mulai Dibentuk
[caption id="attachment_4528" align="aligncenter" width="300"] sumber: http://citizendaily.net/kompleksitas-bikin-hukum-untuk-masyarakat-adat/[/caption] AMAN, 17 November 2014. Kabar gembira datang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam waktu dekat ini a
image article
Rapat Prolegnas 2015-2019, Nasib RUU Masyarakat Adat Belum Jelas
AMAN, 28 Januari 2015. Pada akhir Januari (27/1), Komisi IV DPR RI berinisitatif melakukan Rapat Singkronisasi Prolegnas 2015-2019 bersama pemerintah. Rapat ini bertujuan untuk memproleh masukan dan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas ) tahun 2015 &nd
image article
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan Menggelar Musyawarah Wilayah
[caption id="attachment_6371" align="alignleft" width="300"] Deputi I PB AMAN Mina Susana Setra Menyerahkan Bendera AMAN Pada Ketua BPH AMAN Kalsel Terpilih Hadi Irawan[/caption] Banjarmasin 22/1/2016 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan m
image article
Perjuangan Panjang Masyarakat Adat Kajang dalam Mendapatkan Pengakuan Hukum dari Negara
(Catatan Kecil Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kab.Bulukumba No.9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang) oleh: Muhammad Arman Jagai linoa lollong bonena Kammayatoppa langi’ka, rupa tau siagang boronga” Pasang ri Kajang ( Jagala
image article
Muswil II AMAN Bali Menghasilkan Kepengurusan Baru Serta Resolusi/ Rekomendasi bagi Pemerintah
Buleleng 2/2/2015 - Pengurus Wilayah Aliansi MasyarakatAdat Nusantara (PW AMAN) Bali menyelenggarakan Musyawarah Wilayah II yang bertempat di Desa Les, KecamatanTejakula Kabupaten Buleleng Propinsi Bali. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni 31 Januari-1 Pebruari 2015. Kegiatan yang dia