Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat Belum Berubah Jakarta 7/3/2016 – Menjelang peringatan 17 tahun berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tanggal 17/3/ 2016 mendatang, Pengurus Besar AMAN melalui Deputi II Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi secara resmi menyampaik

Jakarta, 26 Februari 2016 – Melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), 20 Februari 2016, Komunitas Adat Dayak Meratus di Balai Tuyang dan Alut, Desa Gunung Raya Ke. Mentewe, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menyampaikan bahwa telah terjadi penggusura

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Perempuan adat dalam media massa belum direpresentasikan secara proporsional. Perempuan sebagai pemimpin di kampung tidak terekspos perannya. Representasi seluruh perempuan adat nusantara di media massa tidak keluar. Porsi kecil pemberitaan perempuan adat terbatas pa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Masyarakat adat tidak punya akses terhadap informasi, dan aksesnya kecil sekali terhadap informasi. Bisa jadi karena jaraknya yang jauh dari infrastruktur atau bisa juga karena kebijakan negara tidak mengkhususkan untuk masyarakat adat. Demikian disampaikan Staf Khus

Jakarta, 23 Februari 2016 - Hari ini (Selasa, 23/02/2016) Sekitar 1.000 orang menggelar aksi unjuk rasa di Desa Padang Raya, Ibukota Kecamatan Seko, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut diwarnai dengan pengusiran pihak perusahaan oleh masyarakat setempat yang tetap pada pendiriannya menolak HGU PT. Seko

Jakarta, 22 Februari 2016 – Masyarakat adat Dubalang Anak Talang, perwakilan masyarakat adat di 15 kebatinan Talang Mamak dan Pemuda Adat serta Pemuda Sembilan Dubalang Anak Talang yang didampingi oleh Ketua BPH AMAN Inhu, Abu Sanar melakukan aksi terhadap PT Runggu, Perusahaan sawit yang kemb

Jakarta, 12/02/2016 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengadakan audensi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Bertempat di ruang sidang gedung E komplek Dirjen Kebudayaan Jakarta Selatan pada Jumat (12/2/2015). Hadir mewakili AMAN, Sekretaris jenderal AMAN, Abdon Nababan beserta beberepa st

Jakarta, 2/2/ 2016 - Tim Martin Labo-Datu Nasir (TPP MANDAT) dan Kuasa hukum telah menyampaikan perbaikan berkas pengaduan pelanggaran kode etik enyelenggara pemilu di PILKADA Kab. Malinau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat pada hari Senin, 1/2/ 2016 di Jl. MH. Thamrin No. 14 Ment

AMAN dan 70 juta Masyarakat Adat di seluruh Indonesia sangat kecewa dan terluka dengan keputusan BALEG DPR RI yang tidak memasukkan RUU Masyarakat Adat dalam daftar Prolegnas Prioritas 2016. Kejadian ini menunjukkan bahwa negara ini, yang diwakili oleh DPR, DPD dan Pemerintah, masih abai dengan aman