Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

“RuaiTV satu-satunya televisi local yang concern pada persoalan masyarakat adat di Kalimantan Barat,” ujar salah satu aktivis Masyarakat Adat di Kalimantan Barat Agapitus, “Pergerakan masyarakat adat sangat terbantu dengan keberadaan RuaiTV ini,” Wujud concern RuaiTV terhada

A. Latar Belakang Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Keputusan itu tertuang dalam MK No.35/PUU-X/2012 . Keputusan MK ini me

“Bagi Masyarakat Adat Nusantara, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebuah momentum yang penting,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi (Infokom) Aliansi Masyarakat A

“Ruai TV adalah lembaga penyiaran local yang terbukti secara kongkret memberikan dukungan pada isu-isu masyarakat adat,” ujar Glorio Sanen, salah satu aktivis masyarakat adat dari Kalimantan Barat (Kalbar) kepada redaksi AMAN melalui wawancara via telepon siang ini (14/7), “Mereka

Pada tanggal 18-19 Maret 2013 silam special reporter PBB yang menangani hak-hak masyarakat adat menghadiri sebuah konsultasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Masyarakat di Asia, termasuk Indonesia pun hadir dalam kegiatan itu. AIPP sebuah organisasi yang concern dengan isu masyarakat adat mengharapkan ha

[caption id="attachment_3859" align="alignleft" width="300"] Deklarasi Dukung JKW-JK Linggang Mapan[/caption] Kutai Barat/ Linggang Mapan 1 Juli 2014 - Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kutai Barat dihadiri oleh 8 Komunitas yang ada di Kutai Barat yaitu

AMAN, 3 Juli 2014. Bulan puasa tidak menghalangi seseorang untuk beraktifitas. Bulan puasa seringkali justru memberikan semangat bagi seseorang dalam beraktifitas. Hal itu mungkin yang dialami oleh aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sumatera Utara (Sumut). Di bulan puasa ini, aktivis

AMAN, 3 Juli 2014. Pada 2013 silam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau. Nota kesepahaman itu terkait dengan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) terkait Perlindunga