Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, 24 Oktober 2012. Menandai berdirinya instalasi panel surya dan Climate Rescue Station di Candi Borobudur, Greenpeace dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) hari ini mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan ketergantungan mereka pada energi fosil seperti batu bara, minya

Kesepahaman Bersama AMAN dengan Sinar Harapan Jakarta, 31 Mei, 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menandatangani nota kesepahaman dengan media Sinar Harapan di rumah AMAN, bilangan Tebet-Timur, Jakarta Selatan. Acara penandatanganan ini dihadiri oleh bapak Abdon Nababan beserta staf Pengurus Be

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Kesepahaman Bersama AMAN dan Sinar Harapan Persada[/caption] Jakarta, 31 Mei, 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menandatangani nota kesepahaman dengan media Sinar Harapan di rumah AMAN, bilangan Tebet-Timur, Jakarta Se

Masamba, 5 September 2013 -- Bupati Luwu Utara Drs. H. Arifin Junaidi, MM menyampaikan sambutan Pemerintah Luwu Utara atas putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang uji materi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sambutan ini disampaikan dalam acara dialog dan sosialisasi yang diprakarsai ol

[caption id="" align="alignleft" width="280"] RAKERNAS PEREMPUAN AMAN[/caption] Bogor, 6 September 2013 - Persekutuan Perempuan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN), salah satu organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melaksanakan Ra

[caption id="" align="alignleft" width="280"] Siaran Pers: Pemetaan Wilayah Adat Jembatan Emas untuk Forest Governance[/caption] Masyarakat Adat Internasional menyambut baik dan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/2013 sebagai kunci forest governance di Indone

[caption id="" align="alignleft" width="280"] Pemaparan Hasil Konferensi Global Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat[/caption] Jakarta 5 September 2013. “Peta adalah alat penjajahan yang utama, dari peta ke penamaan satu wilayah, lalu ke hukum, itu prosesnya. Dalam

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalbar mendesak agar Pemerintah Kabupaten Landak mengeluarkan Perda untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sesuai putusan MK tersebut, Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara. Satu

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta Tolak Bermitra dengan TPL[/caption] Jakarta 2 September 2013. Tawaran kemitraan yang disampaikan oleh Dirjen Bina Usaha Kementerian Kehutanan bersama TPL ditolak utusan masyarakat adat Pa