Dokumen Kebijakan



Kertas Posisi: Tiga Alasan Mencabut Undang-Undang Kehutanan

14 Juli 2025 WIB | Kategori: Policy Brief

Kertas Posisi: Tiga Alasan Mencabut Undang-Undang Kehutanan


Rilis Pers: Darurat Enggano Harus Selesai Dalam 2 Bulan

30 Juni 2025 WIB | Kategori: Siaran Pers

Rilis Pers: Darurat Enggano Harus Selesai Dalam 2 Bulan


Policy Brief: Menggagas Percepatan Implementasi Perda Kab. Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2024 Ten

17 Juni 2025 WIB | Kategori: Policy Brief

Policy Brief: Menggagas Percepatan Implementasi Perda Kab. Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2024 Ten


Policy Paper: Pembukaan Kawasan Hutan Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sektor Pangan dan Ene

31 Mei 2025 WIB | Kategori: Policy Brief

Pembukaan Kawasan Hutan Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sektor Pangan dan Energi dan Ancama


Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan No 10 Tahun 2024 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Mas

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan No 10 Tahun 2024 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Mas


Peraturan Bupati Ende no 7 Tahun 2025 tentang Tata cara Identifikasi, Verifikasi, Validasi, Pembinaa

Peraturan Bupati Ende no 7 Tahun 2025 tentang Tata cara Identifikasi, Verifikasi, Validasi, Pembinaa


SK Bupati HST No 100.3.3.2 | 113 | KUM 2025 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Balai Bayumbung

SK Bupati HST No 100.3.3.2 | 113 | KUM  2025 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Balai Bayumbung


SK Bupati HST No 100.3.3.2 | 114 | KUM | 2025 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat

SK Bupati HST No 100.3.3.2 | 114 | KUM | 2025 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Karukunan Balai


SK Bupati HST No 100.3.3.2 | 115 | KUM 2025 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat

SK Bupati HST No 100.3.3.2 | 115 | KUM  2025 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Karukunan Balai


SK Bupati HST No 100.3.3.2 | 116 | KUM | 2025 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat

SK Bupati HST No 100.3.3.2  116  KUM  2025 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Karukuna