Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Policy Brief Memotret Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Wilayah Adat Dalam Pe

Masyarakat Adat di Tahun Politik: Di Tengah Hukum Represif dan Cengkaman Oligarki

Peraturan Bupati Mamasa No 19 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Komisi Masyarakat Adat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Telaah Singkat Peluang Dan Tantangan  Implementasi Perda  Kabupaten Fakfak  No. 3 Tah

Perspektif Ekonomi Politik Perdagangan Karbon dan Dampaknya Bagi Masyarakat Adat

SK Bupati Bombana No 1459 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kawasan Adat Hukaea-Laea

SK Bupati Majene No 100.3.3.2 | 816 | X | Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Identifikasi MHA

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 25 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat

SK Bupati Kapuas Hulu No 388 | DPPLH | 2023 Tentang PPMHA Dayak Iban Menua Engrejai Sungai Luar-Sung