Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Oleh Kamal Khatab dan Viktor Done Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperingati 13 tahun putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 (MK35) pada 16 Mei 2026. Putusan yang dimenangkan oleh AMAN pada 16 Mei 2013 ini menjadi momentum pengakuan konstitusional atas wilayah adat yang selama

Oleh Samsir Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banggai Kepulauan mendesak Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid untuk segera mencabut izin pertambangan batu gamping yang telah meresahkan Masyarakat Adat. AMAN menilai hadirnya pertambangan di wilayah Banggai Kepulauan bisa menjad

Oleh Thata Debora Agnessia Sekitar 30 orang kepala desa, mantir adat, dan tokoh masyarakat menggelar pertemuan di Desa Tempayung, Kecamatan Kotwaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pada Rabu, 13 Mei 2026. Mereka duduk bersama di sebuah ruang pertemuan sederhana membaha

Oleh Kamal Khatib Rencana pembangunan proyek Geothermal di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menuai penolakan dari Masyarakat Adat karena berpotensi mengancam ruang hidup serta memicu kerusakan lingkungan wilayah adat. Penolakan menguat karena lokasi Pembangkit Listrik

Oleh Umbu Ch.Nusa Mesa Masyarakat Adat Umbu Pabal di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur memprotes rencana pembangunan markas Batalion TNI di atas tanah wilayah adat seluas 150 hektar. Masyarakat Adat Umbu Pabal bersama pengurus Aliansi Masyarakat Adat

Oleh Infokom PB AMAN TAIPEI, 11/05/2026 — Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menegaskan bahwa pengakuan hukum Masyarakat Adat tidak akan bermakna tanpa jaminan hak atas tanah dan ruang hidup yang nyata. Hal tersebut disampaikan Rukka saat hadir se

Oleh Maruli Simanjuntak Badan Legislasi DPR RI menggelar pertemuan dengan kalangan akademisi, gereja, tokoh adat dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka menyerap aspirasi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Sabtu, 9 Mei 2026. Pe

Oleh Arman Seli Masyarakat Adat Nggolo di Salena menjatuhkan sanksi adat kepada lembaga Kemitraan dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Bantaya Potangara Ada Salena, Kelurahan Buluri, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat, 8 Mei 2026. Berdasarkan hasil proses peradilan adat dit

Oleh Komang Era Patrisya Tim delegasi Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat di Kota Denpasar, Bali pada Kamis, 7 Mei 2026. Kunjungan kerja yang diterima langsung ole