Dokumen Kebijakan



Perda No 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di K

Perda No 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di K



Peraturan Bupati Luwu Utara No 65 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Bupati Luwu Utara No 65 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat


Peraturan Gubernur Papua Barat No 25 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Huk

Peraturan Gubernur Papua Barat No 25 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Huk


SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Paring Sumpit Desa Muara Andeh, Kab. Paser, Prov. Kali

SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Paring Sumpit Desa Muara Andeh, Kab. Paser, Prov. Kali


SK Pembentukan Panitia Masyarakat Adat di Kec. Lamba Leda Timur Kab. Manggarai Timur Tahun 2021

SK Pembentukan Panitia Masyarakat Adat di Kec. Lamba Leda Timur Kab. Manggarai Timur Tahun 2021


SK Pengakuan Keberadaan Masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi

SK Pengakuan Keberadaan Masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Sukabumi



Perda No 4 Tahun 2015

Perda No 4 Tahun 2015 Kabupaten Bombana Tentang: Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat


Daftar Perda yang di batalkan Mendagri tahun 2016

Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) mencabut/revisi 3.143 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala